Repelita Jakarta - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan bahwa praktik penyadapan ilegal tersebut bersumber dari perintah langsung Jenderal LSP.
ADVERTISEMENT
Instruksi penyadapan itu diberikan secara lisan oleh pihak pemberi perintah tanpa pernah dilengkapi surat tugas penyidikan yang sah secara hukum.
"Ada lima modus operandi penyadapan ini, pertama yakni modus perintah penyadapan" ujar Kapolri Suyudi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).
Menurut penjelasan pimpinan tertinggi Polri tersebut, perintah dari Jenderal LSP diteruskan melalui Kepala Bagian Monitoring Irjen SU lalu berlanjut kepada Irjen EH serta Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Irjen AS.
Seluruh rangkaian rantai komando penyadapan di lingkungan internal tersebut dijalankan murni atas instruksi lisan tanpa dilandasi dokumen administrasi penyidikan resmi.
"Jenderal LSP memberikan perintah dan target secara lisan atau melalui WA ke Kabag PON serta menjadi penerima hasil akhir penyadapan," ujarnya.
Pola kejahatan kedua yang diungkap penyidik adalah tahapan provisioning, yakni tindakan memasukkan nomor ponsel sasaran ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi maupun penyaringan keterkaitan dengan perkara hukum.
Tahapan berikutnya berupa modus pelaksanaan penyadapan di mana para petugas di lapangan melakukan pemantauan, mendengarkan percakapan, serta menggali informasi untuk dituangkan ke dalam bentuk transkrip tertulis.
Setelah materi percakapan berhasil dihimpun, pelaku menjalankan modus keempat yakni mekanisme pelaporan hasil sadapan secara berjenjang mulai dari Kabag PON atau Kabag Monitoring SU hingga sampai ke tangan Jenderal LSP.
Modus operandi kelima sekaligus terakhir adalah upaya penghapusan seluruh jejak data hasil penyadapan dari sistem LIMS maupun PLX berdasarkan instruksi langsung dari Irjen AS.
Kapolri menjelaskan bahwa rangkaian perkara ini bermula sejak kurun waktu 2025 hingga 2026 saat AS yang menjabat pelaksana tugas bagian monitoring Kabag PON memerintahkan penyadapan lisan terhadap sejumlah nomor atas arahan Jenderal LSP.
Memasuki bulan Oktober 2026, Irjen AS kemudian mengeluarkan perintah untuk membubarkan grup percakapan WhatsApp penyadapan sekaligus menghapus seluruh rekaman hasil sadapan di dalam sistem LIMS.
"Pelapor lalu curiga, dan pada Oktober 2026 dilaporkan SPKT Polri dan ditangani siber Polri," ujarnya.
Adapun daftar sasaran yang menjadi target operasi penyadapan ilegal tersebut mencakup Presiden Republik Indonesia, pejabat lingkaran Istana, Kepala Kepolisian Daerah, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga sejumlah tokoh lembaga swadaya masyarakat dan awak media. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
