Repelita Jakarta - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali membawa Indonesia ke dalam pusaran dinamika global yang kompleks, kali ini menyangkut jalur vital energi nasional bukan sekadar isu politik biasa.
Dua kapal tanker milik Pertamina yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dilaporkan tertahan di kawasan Selat Hormuz, memicu kekhawatiran sekaligus desakan agar langkah diplomasi Indonesia segera ditingkatkan ke level tertinggi.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi XII DPR, Syafruddin, menilai situasi penahanan kapal tersebut tidak bisa diselesaikan hanya melalui koordinasi di tingkat kementerian.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pendekatan lobi tingkat tinggi kepada pemerintah Iran.
“Saya kira masalah kapal di Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” ujar Syafruddin dalam keterangannya pada Minggu (29/3/2026).
Menurut pandangannya, komunikasi antar kepala negara akan menghasilkan daya tekan diplomatik yang jauh lebih kuat, khususnya dalam situasi yang menyangkut keselamatan aset negara dan jalur energi global.
Meskipun demikian, Syafruddin tetap mengapresiasi langkah awal yang telah dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Ia menilai upaya diplomasi yang sudah dilakukan Kemlu tersebut berada di jalur yang tepat dan patut diapresiasi.
Namun demikian, menurutnya, upaya itu masih perlu ditingkatkan ke jenjang yang lebih strategis agar hasilnya dapat dirasakan lebih cepat dan efektif.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujarnya menegaskan.
Syafruddin juga menambahkan bahwa keterlibatan langsung presiden akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara non-blok di tengah konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia.
Situasi memanasnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berdampak langsung pada keamanan jalur pelayaran internasional, termasuk Selat Hormuz yang menjadi titik kritis.
Bagi Indonesia, persoalan ini bukan hanya sekadar masalah kapal yang tertahan, tetapi juga menyangkut perlindungan aset strategis negara serta keberlanjutan pasokan energi nasional.
“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” tegas Syafruddin.
Di tengah situasi penuh ketidakpastian tersebut, secercah harapan mulai terlihat dari respons pihak Iran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran.
“Terkait status kapal Pertamina, Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Tehran sejak awal terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait di Iran,” kata Yvonne.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah Iran telah memberikan tanggapan yang bersifat positif terhadap upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia.
“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran, yang saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak terkait pada aspek teknis dan operasional,” tuturnya menjelaskan.
Perkembangan ini menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak mudah dalam menjaga keseimbangan diplomasi.
Di satu sisi, Indonesia harus mempertahankan netralitasnya sebagai negara non-blok, namun di sisi lain dituntut sigap melindungi kepentingan nasional.
Publik kini menanti langkah selanjutnya apakah Presiden akan turun langsung dalam diplomasi tingkat tinggi.
Atau apakah jalur komunikasi yang telah berjalan saat ini cukup untuk membuka kembali akses kapal-kapal Pertamina di Selat Hormuz.
Yang jelas, di tengah panasnya konflik global saat ini, keputusan yang akan diambil pemerintah menjadi cerminan kekuatan diplomasi Indonesia di mata dunia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
