Repelita [Jakarta] - Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah menilai pemerintahan Prabowo Subianto masih dibayangi kekuatan politik yang berasal dari era Joko Widodo.
Dalam tulisannya bertajuk "Kaki Kekuasaan Prabowo Melemah", Rizal mempertanyakan apakah pemerintahan Prabowo maupun pemerintahan sebelumnya di bawah Jokowi dapat sepenuhnya disebut sebagai rezim demokrasi.
ADVERTISEMENT
Ia justru menggunakan istilah kakistokrasi untuk menggambarkan sistem kekuasaan yang menurutnya diisi oleh figur-figur yang tidak kompeten dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.
Rizal mengutip pertanyaan penyair Amerika James Russell Lowell pada 1896, "Is ours a government of the people by the people for the people, or a kakistocracy for the benefit of knaves at the cost of fools ?".
Menurut Rizal, istilah tersebut dianggapnya relevan untuk menggambarkan kondisi politik Indonesia karena kekuasaan dinilai lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
Ia menggambarkan pemerintahan Prabowo sebagai kekuasaan yang masih memiliki keterkaitan dengan jaringan politik Jokowi.
Rizal menyebut situasi tersebut membuat pemerintahan Prabowo tidak sepenuhnya mandiri dan rentan terhadap pengaruh berbagai kelompok kepentingan.
Ia juga mengkritik kapasitas kepemimpinan Prabowo serta menilai posisi pemerintah masih menghadapi persoalan dalam membangun kekuatan politik yang kokoh.
Menurut Rizal, salah satu persoalan lainnya adalah keberadaan sejumlah menteri yang dinilainya masih memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan Jokowi.
Ia juga menyebut institusi keamanan, baik Polri maupun TNI, sebagai bagian dari persoalan yang menurutnya belum sepenuhnya berada dalam kendali politik Prabowo.
Sorotan kemudian diarahkan kepada Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden.
Rizal menilai keberadaan Gibran di pemerintahan membuat pengaruh politik Jokowi tetap memiliki ruang untuk bergerak.
Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan wacana mengenai kemungkinan perubahan siklus politik sebelum 2029 yang sebelumnya disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
Rizal menilai pernyataan mengenai kemungkinan "percepatan" tersebut dapat dibaca sebagai sinyal adanya dinamika politik yang perlu diperhatikan.
Ia kemudian menggambarkan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kekuasaan yang menurut pandangannya rentan kehilangan dukungan masyarakat.
Dalam tulisannya, Rizal juga menyampaikan kritik keras terhadap kelompok elite dan oligarki yang dinilainya telah mengambil alih ruang kedaulatan rakyat.
Ia menggunakan istilah kakistokrasi untuk menegaskan kritiknya terhadap model kekuasaan yang dianggapnya berjalan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
Rizal juga menilai posisi Jokowi masih berpotensi memengaruhi arah politik menjelang Pemilu 2029.
Menurutnya, Gibran dapat menjadi bagian dari konfigurasi politik tersebut karena posisinya berada di lingkungan kekuasaan saat ini.
Pada bagian akhir tulisannya, Rizal menyerukan agar masyarakat mengambil kembali peran dalam menentukan arah kehidupan bernegara.
Rakyat harus berbuat dan bergerak untuk merebut kambali kedaulatannya. Para pencuri itu tidak boleh dibiarkan bebas merajalela. Mereka harus ditangkap dan dibasmi. Sakit mesti diobati, kaki busuk layak diamputasi.
Ia kemudian menutup tulisannya dengan ajakan untuk mengembalikan sistem politik yang menurutnya telah bergeser dari demokrasi.
Mari kita ubah kakistokrasi menjadi demokrasi kembali.
Bisa dan harus bisa !.
Tulisan tersebut dibuat M Rizal Fadillah di Bandung pada 26 Agustus 2026 dan merupakan pandangan politik serta kebangsaannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
