Kabinet Bayangan Resah Sistem Presidensial Tapi Aroma Parlementer
Repelita [Jakarta] - Gagasan menghadirkan susunan menteri tandingan yang dihuni lima belas pakar serta tokoh masyarakat sipil berawal dari kekhawatiran atas tata kelola negara.
ADVERTISEMENT
Inisiatif tersebut dirancang sebagai sarana untuk menguji transparansi serta mutu kebijakan pemerintah pusat di hadapan masyarakat secara luas.
Penggagas gerakan Feri Amsari menguraikan bahwa jumlah anggota sengaja dibatasi agar pergerakan organisasi tetap lincah.
"Jumlah menteri kabinet bayangan hanya 15 orang, enggak sampai 100. Efektif dan efisien," kata Feri sambil berkelakar.
Pakar hukum tata negara itu mengungkapkan lahirnya konsep ini bermula dari kecemasan para akademisi melihat penyimpangan praktik ketatanegaraan nasional.
"Awal mula terbentuknya ini tidak sengaja karena keresahan kita yang belajar hukum tata negara. Kok sistem presidensial aroma parlementernya mulai kental terasa," ujarnya.
Ia menyoroti indikasi pergeseran tersebut saat pejabat kementerian berkoordinasi dengan pimpinan legislatif sebelum laporan diteruskan kepada presiden.
Momen pimpinan lembaga legislatif yang mendampingi kepala negara saat pengumuman jajaran menteri resmi juga tidak luput dari sorotan.
"Ini rasa parlementer, kan," katanya.
Atas dasar dinamika tersebut, dibentuklah skema pengawas yang menempatkan tiap figur pendamping untuk menandingi masing-masing pos kementerian.
"Kalau pemerintah punya Menteri Keuangan, maka ada Menteri Keuangan bayangan, begitu seterusnya," jelasnya.
Model perimbangan ini diharapkan mampu memicu adu gagasan secara terbuka sehingga warga bisa menilai kualitas pertanggungjawaban tiap pejabat.
Pengisian pos jabatan negara dinilai wajib mengedepankan kualifikasi keahlian agar setiap arah kebijakan sanggup dijelaskan secara rasional.
"Karena itu kabinet tidak boleh diisi orang yang tidak mumpuni. Minimal dia betul-betul mampu menjelaskan gagasan dan arah kebijakannya kepada publik," pungkas Feri.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
