Repelita [Jakarta] - Sorotan tajam mengarah pada insiden keracunan massal yang berulang dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi kalangan pelajar.
Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Guntur Romli membeberkan bahwa ribuan anak telah menjadi korban sejak kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional resmi dilantik.
ADVERTISEMENT
Catatan kasus besar terjadi di berbagai wilayah seperti Semarang, Jayapura, hingga Bogor dengan jumlah insiden yang terus meluas.
"Sejak Sudaryono dilantik sebagai Kepala BGN pada 22 Juli, sudah ada 1.557 lebih korban keracunan MBG hanya dari tiga kasus besar," kata Guntur.
Rentetan peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari tiga pekan tersebut dianggap menandakan adanya kendala krusial pada sistem pengawasan pasokan makanan.
"Kurang dari tiga minggu menjabat, BGN sudah kewalahan menghitung korbannya sendiri," ujarnya.
Pihaknya memperingatkan bahwa data lonjakan korban tidak boleh dipandang sekadar hitungan numerik semata melainkan menyangkut nyawa anak-anak.
"1.557 itu manusia, bukan angka," tegasnya.
Akumulasi korban akibat konsumsi hidangan program tersebut bahkan dilaporkan telah menembus puluhan ribu jiwa berdasarkan hasil pemantauan lembaga pendidikan.
"Sejak MBG diluncurkan dari Januari, 37 ribu lebih data dari JPPI hingga Mei 2026 saja. Itu sebelum lonjakan Agustus," katanya.
Penerapan sanksi penghentian sementara operasional dapur hingga penonaktifan pejabat lapangan dinilai belum efektif menghentikan terulangnya musibah serupa.
"Setiap kasus meletus, dapur disuspend, kepala SPPG dicopot, lalu Sudaryono minta maaf dan ucapkan zero tolerance, tapi terulang lagi," ujar Guntur.
Ketegasan aparat penegak hukum turut dipertanyakan lantaran belum ada penetapan tersangka atas penanggung jawab penyedia hidangan massal tersebut.
"Hukum alat itu sengaja enggak pernah dipakai. Coba bandingkan dengan penjual makanan gerobak, baru diduga keracunan langsung diamankan, tapi SPPG-MBG korban puluhan ribu orang, jangankan diperiksa jadi tersangka, status itu tak pernah disematkan ke pemilik atau penanggung jawab MBG," katanya.
Slogan pengawasan ketat tanpa toleransi dari pemerintah pun dikritik keras karena dinilai belum diiringi langkah pembenahan struktur pengawasan yang nyata.
"Ini pembiaran sistemik. 'Zero tolerance' itu hanya gimmick," ujar Guntur. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
