Repelita Jakarta - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melontarkan pernyataan tegas saat dicecar oleh terdakwa Roy Suryo mengenai kehidupan pribadi keluarga seorang kepala desa di lokasi pelaksanaan kuliah kerja nyata.
ADVERTISEMENT
Peristiwa tanya jawab yang berlangsung sengit tersebut terjadi dalam sidang lanjutan perkara dugaan fitnah terkait ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026.
Ketika hadir di ruang sidang untuk memberikan kesaksian, mantan kepala negara itu menerima serangkaian pertanyaan dari Roy Suryo yang salah satunya menyinggung sosok lurah di desa tempatnya menjalani pengabdian masyarakat.
Pada mulanya, Roy Suryo mengajukan pertanyaan seputar identitas nama kepala desa di wilayah lokasi kuliah kerja nyata tersebut yang kemudian dibenarkan oleh saksi bernama Lurah Jendu.
Namun alih-alih berhenti pada identitas pejabat desa, terdakwa kembali mencecar saksi dengan pertanyaan yang mengarah pada berapa jumlah anak yang dimiliki oleh Lurah Jendu.
Pertanyaan mengenai urusan domestik keluarga perangkat desa itu pun langsung ditanggapi secara singkat serta menohok oleh Joko Widodo di hadapan majelis hakim.
Mantan presiden tersebut menegaskan bahwa selama menjalankan program kuliah kerja nyata di desa itu, fokusnya tidak pernah mengurusi urusan pribadi maupun anggota keluarga sang lurah.
"Saya KKN tidak ngurus anaknya Lurah," tegas Jokowi.
Pernyataan lugas itu seketika menjadi salah satu bagian paling menyita perhatian sepanjang jalannya sesi pemeriksaan Joko Widodo sebagai saksi di muka persidangan.
Melalui kalimat tersebut, ia secara gamblang membatasi cakupan pengetahuannya seputar seluk-beluk kehidupan pribadi keluarga Lurah Jendu hanya sebatas kegiatan akademik yang pernah ia lakoni.
Potongan rekaman dialog antara Roy Suryo dengan saksi mengenai jumlah keturunan Lurah Jendu itu pun langsung menyebar luas hingga memantik perbincangan hangat di kalangan pengguna media sosial.
Banyak warganet turut menyoroti serta mempertanyakan sejauh mana keterkaitan pertanyaan seputar jumlah anak perangkat desa dengan substansi perkara dugaan fitnah ijazah yang sedang diadili.
Di sisi lain, respons tegas Joko Widodo yang menyatakan tidak mengurusi anak sang lurah juga menuai perhatian karena menunjukkan bahwa dirinya tidak mengklaim mengetahui seluruh sisi kehidupan warga di sekitar lokasi pengabdiannya dahulu.
Kendati demikian, penilaian mengenai bobot relevansi pertanyaan terdakwa terhadap pokok perkara tetap harus diletakkan dalam bingkai pemeriksaan persidangan secara menyeluruh dan tidak hanya dinilai dari potongan video singkat.
Proses persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik serta fitnah terkait dokumen pendidikan mantan presiden ini terus menyedot perhatian luas publik karena mempertemukan Roy Suryo sebagai terdakwa dan Joko Widodo selaku saksi.
Pada akhirnya, kewenangan mutlak untuk menilai pembuktian perkara tetap berada sepenuhnya di tangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, kesaksian para pihak, serta alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan putusan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
