Repelita Jakarta - Pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, kembali menjadi sorotan publik setelah dirinya dituding melakukan penistaan agama oleh sejumlah pihak yang berujung pada laporan resmi ke kepolisian.
Menanggapi hal itu, Jusuf Kalla akhirnya angkat bicara untuk meluruskan situasi dengan menegaskan bahwa pernyataannya tidak memiliki unsur penistaan melainkan bertujuan meredakan ketegangan.
ADVERTISEMENT
Ceramah Ramadan itu artinya yang hadir orang Muslim, di masjid lagi, kemudian di kampus, berarti yang hadir orang intelektual, itu harus dipahami dulu konteksnya, kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 18 April 2026.
Menurut JK, salah satu isi ceramah yang disampaikan di Masjid UGM pada 5 Maret 2026 adalah terkait pengalamannya sebagai mediator dalam konflik Ambon dan Poso.
Ia mengungkapkan bahwa konflik tersebut terjadi karena pemahaman yang keliru soal agama, dan saat itu ia menggunakan pendekatan dialog untuk mendamaikan kedua belah pihak.
Tidak ada ajaran agama yang mengatakan bunuh saudaramu, itu tidak ada, baik dalam Islam maupun Kristen, ungkap JK tegas.
JK mengaku sudah mengorbankan jiwa dan raga untuk mendamaikan konflik, sehingga ia merasa geram ketika dituduh telah menistakan agama.
Saya mendamaikan ini, apa saya menistakan agama? Saya pertaruhkan jiwa saya masuk ke daerah konflik situ, ujar JK dengan nada emosional.
Polemik atas ceramah JK berujung pada laporan polisi yang dilayangkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Pemuda Katolik ke Polda Metro Jaya.
Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA tertanggal 12 Februari 2026.
Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat lainnya.
Ia menilai ceramah JK telah melukai perasaan umat Kristen serta menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat.
Sahat menyebut laporan itu dilayangkan agar polemik yang berkembang bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma mengatakan harapannya sebagai tokoh bangsa, JK segera merespons dengan baik dan memberikan klarifikasi terbuka.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
