Repelita [Jakarta] - Istana akhirnya buka suara menanggapi sorotan publik terkait formasi tempat duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang tidak lagi bersanding sejajar dengan kepala negara.
Perbincangan hangat tersebut mengemuka pasca penyelenggaraan rapat pleno pimpinan tertinggi eksekutif yang dilangsungkan di kompleks istana kepresidenan ibu kota.
ADVERTISEMENT
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pengaturan tata letak kursi tersebut murni didasari oleh kebutuhan teknis ruangan semata.
“Dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan,” katanya.
Pemerintah menjelaskan bahwa agenda pertemuan paripurna kali ini mengusung format penyampaian paparan capaian kinerja serta instruksi percepatan program kerja semester mendatang.
Kepala negara membutuhkan bantuan perangkat layar pandang elektronik guna memaparkan data serta capaian program secara rinci kepada seluruh jajaran pembantu kabinet.
“Kalau saudara-saudara perhatikan karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah,” pungkasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan bahwa desain formasi ruangan disesuaikan demi efektivitas penyampaian pengarahan langsung.
Format pertemuan dirancang menyerupai taklimat pimpinan sehingga seluruh menteri serta unsur pimpinan hadir menempati posisi kursi peserta rapat menghadap ke arah depan.
"Posisi duduk pada acara Sidang Kabinet Paripurna kemarin mengikuti format taklimat Presiden kepada seluruh anggota Sidang Kabinet Paripurna, bukan format rapat yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden berdampingan," ujar Qodari.
Pengaturan jarak pandang tersebut dipastikan tidak mengandung muatan politis maupun indikasi pergeseran kewenangan konstitusional pemegang tampuk kekuasaan kedua tertinggi negara.
"Pengaturan tempat duduk hanya semata-mata merupakan teknis penyelenggaraan acara. Tidak ada perubahan kedudukan ataupun pengurangan peran konstitusional Wakil Presiden," tegasnya.
Publik diimbau agar tidak berspekulasi berlebihan mengingat tata letak ruangan sidang sama sekali tidak mengubah porsi tugas kenegaraan yang diemban.
"Pengaturan tersebut merupakan keputusan teknis penyelenggara acara dan tidak memiliki kaitan dengan aspek politik maupun konstitusional," ujarnya(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
