Repelita [Jakarta] - Otoritas Iran secara resmi menyetujui keterlibatan Prancis dalam upaya pembersihan ranjau di kawasan Selat Hormuz.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa mandat pembersihan di jalur perairan krusial tersebut merupakan hak mutlak negaranya.
ADVERTISEMENT
Gharibabadi menekankan bahwa pihak asing tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam operasi keamanan laut yang dilakukan oleh Teheran.
Kami sangat menyarankan Prancis untuk tidak memperumit situasi dengan hasutannya, tulis Gharibabadi dalam unggahan di media sosial pribadinya.
Keputusan Iran tersebut merujuk pada nota kesepahaman antara Teheran dan Washington yang ditandatangani pada 18 Juni lalu.
Sesuai pasal 5 dalam kesepakatan tersebut, Iran memegang kendali penuh atas manajemen navigasi dan sterilisasi penjelajahan di wilayah perairan mereka.
Penolakan Teheran merupakan tanggapan langsung atas klaim Presiden Prancis, Emmanuel Macron, terkait kesepakatan koordinasi pembersihan yang dilakukan bersama Oman.
Rencana kolaborasi tersebut muncul setelah kunjungan Sultan Oman Haitham bin Tariq ke Paris yang menganggap Teheran sebagai langkah provokatif.
Teheran tetap yakin bahwa pengaturan maritim di Selat Hormuz selama fase pasca-konflik wajib dikoordinasikan oleh negara-negara pantai.
Sejak eskalasi konflik dimulai pada 28 Februari 2026, Selat Hormuz menjadi titik krusial bagi stabilitas energi dunia yang terus memantau ketat.
Iran memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap pembentukan pengaturan paralel yang melibatkan negara-negara luar di perairan mereka. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
