Repelita Jakarta - Wacana pengalokasian insentif fiskal senilai Rp1 triliun oleh pemerintah pusat bagi para kepala daerah yang progresif menyukseskan program Makan Bergizi Gratis menuai kritik keras.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai bahwa kementerian terkait semestinya memfokuskan dorongan agar pemerintah daerah sanggup mendongkrak Pendapatan Asli Daerah secara mandiri.
ADVERTISEMENT
Politisi Partai Nasdem tersebut menegaskan pandangannya pada Kamis, 29 Oktober 2026 mengenai tolok ukur prestasi seorang kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.
“Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” tegas Irma Suryani, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia menambahkan bahwa indikator keberhasilan seorang pimpinan daerah sejatinya tercermin dari efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kemandirian finansial kawasan, bukan sekadar memberikan kepatuhan pada kebijakan pusat.
Padahal, menyukseskan program prioritas nasional seperti MBG pada dasarnya telah menjadi bagian dari kewajiban inheren setiap kepala daerah tanpa perlu adanya imbalan insentif khusus.
Terlebih lagi, pelaksanaan program MBG itu sendiri secara tidak langsung sudah memberikan rangsangan perekonomian lokal melalui pembukaan lapangan kerja baru, pelibatan tenaga relawan, hingga penguatan rantai pasok ekonomi warga.
Daripada menggelontorkan dana insentif bagi para pejabat daerah, Irma menyarankan agar alokasi dana tersebut dialihkan untuk memperkuat penjaminan mutu serta keamanan pangan program MBG yang belakangan masih menghadapi tantangan.
"Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan? BPOM kan leading sector di bidang tersebut," kritiknya.
Sikap kritis tersebut juga dilandasi oleh pertanyaan mendasar terkait pos anggaran yang digunakan untuk menyediakan dana insentif fiskal di tengah keterbatasan modal negara.
Pemerintah dipandang perlu kalkulasi cermat agar kebijakan pembiayaan ini tidak justru membebani postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang ketat.
“Bukankah pemerintah meminta daerah melakukan efisiensi anggaran karena APBN mengalami tekanan? Mengapa justru ada rencana mengeluarkan anggaran untuk sesuatu yang memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah?” katanya.
Ia juga menyoroti adanya kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah yang sangat timpang di Indonesia, di mana masih banyak kabupaten maupun kota yang besaran total APBD-nya bahkan berada di bawah nominal Rp1 triliun.
Oleh sebab itu, ketimpangan kondisi finansial wilayah harus menjadi bahan pertimbangan mendalam sebelum mengeksekusi wacana insentif bernilai fantastis tersebut.
Mengenai sasaran utama program MBG, legislator tersebut mengingatkan bahwa penanganan masalah stunting serta perbaikan gizi masyarakat membutuhkan pendekatan medis dan lingkungan yang jauh lebih kompleks.
Intervensi konsumsi makanan harus diimbangi dengan jaminan asupan vitamin berkala, ketersediaan akses air bersih yang memadai, serta sarana penunjang kesehatan lingkungan pemukiman warga secara menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas serta ketepatan sasaran pada setiap rencana alokasi anggaran belanja negara yang dirumuskan oleh pemangku kebijakan.
"Pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga didukung perencanaan anggaran yang realistis serta kebijakan kesehatan dan gizi yang menyeluruh," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
