Repelita [Jakarta] - Massa yang menamakan diri Front Anti Kapitalisme menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Sekarat di depan Gedung Grahadi, Surabaya, pada Jumat sore.
Para demonstran mulai memadati lokasi sekitar pukul 16.20 WIB dengan mengenakan penutup wajah saat menyampaikan aspirasinya.
ADVERTISEMENT
Alih-alih membawa poster atau spanduk dalam jumlah banyak, mereka hanya membentangkan sebuah banner besar pada jembatan penyeberangan orang di area tersebut.
Visual pada banner itu menampilkan karikatur Presiden Prabowo disertai tulisan bernada satir mengenai kondisi pemerintahan saat ini.
Juru bicara kelompok tersebut, Septia Rahma, menyatakan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari gerakan perlawanan masyarakat di Kota Surabaya.
Seperti yang kami lihat per hari ini apa-apa mahal. Terus bahan pokok juga naik. Itu juga yang dikeluhkan oleh saya selaku pengusaha UMKM juga, yang merasa bahwa memang banyak sekali bahan pokok yang naik. Yang kemudian dikeluhkan oleh customer-customer saya. Itu representasi dari saya sendiri selaku pedagang kecil, jelasnya.
Dalam orasinya, Septia menjelaskan maksud di balik narasi yang tertulis di banner, yakni kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
Terus pun juga ke alat-alat negaranya yang selalu represif ke masyarakat sipil tetapi ke atas pasti siap pak, siap pak siap komando, siap laksanakan, tambahnya.
Terdapat sebelas poin tuntutan yang dibawa, termasuk mendesak penurunan harga bahan bakar minyak serta kebutuhan pokok masyarakat.
Kelompok ini menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan gerakan serupa hingga pemerintah bersedia melakukan evaluasi menyeluruh.
Adapun sebelas poin tuntutan tersebut meliputi penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta pencabutan UU Polri dan UU TNI.
Selain itu, mereka menuntut penciptaan lapangan kerja yang layak, pembubaran komando teritorial, penghentian keterlibatan TNI dalam ranah sipil, serta pembatalan reklamasi Surabaya Waterfront Land.
Tuntutan lainnya mencakup pembebasan seluruh tahanan politik, pemulihan nama baik mereka, prioritas anggaran pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan transportasi umum gratis dan inklusif.
Poin terakhir yang disampaikan adalah mendesak pembubaran parlemen untuk membangun kuasa rakyat serta mengakhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.*
Editor: 91224 R-ID Elok
