Repelita [Jakarta] - Diskusi mendalam mengenai arah politik nasional menyoroti kembali pernyataan lama Prabowo Subianto tentang potensi keruntuhan negara pada tahun 2030.
Pembahasan strategis ini mengemuka melalui siaran daring di saluran Bang Edy Channel yang membedah posisi kepemimpinan di bawah tekanan besar kelompok kepentingan.
ADVERTISEMENT
Edy Mulyadi selaku pembicara utama menjabarkan adanya kontradiksi besar yang saat ini tengah melanda tanah air.
Di satu sisi bumi pertiwi memiliki simpanan kekayaan alam yang sangat berlimpah, namun di sisi lain masyarakat justru harus menghadapi impitan ekonomi yang semakin berat.
Narasumber menegaskan, "Prabowo menulis buku Indonesia Paradoks di buku itu dijelaskan Indonesia mengalami masal paradoks."
Ia memaparkan bahwa komoditas ekspor utama seperti sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit selama ini menjadi ladang manipulasi oleh segelintir elite.
Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan akibat berjalannya tata kelola yang bercorak kapitalisme liberal serta kleptokrasi.
Pola penegakan hukum dan kebijakan ekonomi yang dihasilkan dari sistem ini pada akhirnya dinilai kerap membebani rakyat kecil.
Masyarakat terus dihadapkan pada berbagai pungutan pajak yang tinggi untuk pemenuhan kebutuhan transportasi maupun komoditas pangan harian.
Kebijakan fiskal tersebut dianggap kian menjauh dari amanat pemanfaatan kekayaan negara demi kemakmuran bersama.
Pada kesempatan yang sama, Ustaz Haris Islam mengingatkan bahwa visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud tanpa pembenahan mendasar.
Pergantian figur di pucuk pimpinan dianggap tidak akan membawa dampak luas apabila sistem utamanya tidak dirombak secara menyeluruh.
Ustaz Haris Islam menyampaikan, "sesebuah Indonesia emas itu kalau dalam pandangan saya harus ditopang oleh dua hal yang pertama adalah sistem emas dan orang-orang emas jadi kalau dalam bahasanya itu great system and great people itu begitu jadi tidak bisa ditopang salah satunya".
Ia menyayangkan tata kelola aset publik yang justru sering dialihkan penguasaannya kepada kelompok kapitalis.
Hingga kini regulasi dan arah kebijakan ekonomi nasional dianggap masih berada di bawah bayang-bayang pengaruh kelompok oligarki.
Oleh sebab itu, forum ini mendorong masyarakat luas untuk terlibat aktif sebagai penggerak perubahan dan tidak sekadar menjadi penonton di tengah situasi pelik bangsa.*
Editor: 91224 R-ID Elok
