Repelita [Jakarta] - Gagasan mengenai pentingnya kesadaran publik dalam mengawal etika bernegara diutarakan oleh Denny Indrayana melalui akun Threads dennyindrayana99. Kritik tajam dilontarkan terkait prosedur hukum yang dianggap kerap dijadikan alat berlindung.
Upaya membangun keadilan sosial terus didorong agar hukum tidak hanya menjadi aturan formal semata.
ADVERTISEMENT
"Ijazah Gibran Gaib? Kewarasan tidak Boleh Raib! GIBRAN OUT? Hukum itu tidak sulit dan rumit. Tidak susah bisa mudah. Ketika prosedur hukum menjadi benteng berlindung bagi para perusak etika dan konstitusi bernegara, maka cara membongkarnya adalah dengan membangun kesadaran masyarakat. Sayembara menunjukkan ijazah SMA/sederajat Gibran adalah cara mudah dan populer untuk menjadikan hukum mempunyai roh keadilan publik." tulis akun dennyindrayana99.
Langkah penegakan etika publik tersebut juga diiringi dengan penegasan sanksi moral bagi pihak terkait.
"Tidak semata pasal yang prosedural tanpa jiwa keadilan. Sekarang nilainya sudah Rp 1.153.050.000,- Jika Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA/sederajat, kalaupun tidak ada sanksi hukum-legal, minimal dia akan menerima sanksi sosial. Jika masih punya rasa malu. Salam Integritas" lanjut akun dennyindrayana99.
Unggahan tersebut langsung mengundang gelombang komentar dan silang pendapat dari kalangan pengguna internet.
"Yang paling aneh itu itu si dpr,DPD,dan MPR pada kemana? Seharusnya ada gejala seperti itu bukannya segera mengambil tindakan ini malah nyaman dg kedudukan, apakah takut dg Jokowi ?" heran akun adipatiing.
"Lwbih aneh kamu sok tau ikut ikutan gila" sanggah akun nanang.suyanto.988.
"Tangkap Denny Indrayana segera ... Buronan tuh" seru akun utomosc2017.
"yang penting KONSISTEN yaaa . . . nanti kalo di laporin JANGAN KABUR LAGI kayak kasus PAYMENT GATE WAY" sindir akun oka_kesumanata_md.
"Demi anak PEPO apapun dilakukan ... walaupun dengan MELACURKAN DIRI itulah si Denny" tutup akun andi.kapratama1520.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
