Repelita [Jakarta] - Pakar ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyuarakan kritik tajam terhadap gaya hidup jajaran pejabat negara yang dinilai makin gemar mengejar kenyamanan di tengah impitan utang nasional yang menumpuk.
Kritikan pedas tersebut diutarakan Ichsanuddin saat menjadi narasumber dalam program tayangan kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.
ADVERTISEMENT
Ia menyoroti ironi ketimpangan sosial ketika para pemangku kebijakan menikmati beragam fasilitas eksklusif dari anggaran publik.
"Bagaimana mungkin saya bilang, sebuah negara yang punya beban utang tinggi, begitu banyak pejabatnya dari eselon 2 ke atas, itu menikmati kemewahan dan kenyamanan," kata Ichsanuddin, Kamis (6/8/2026).
Menyinggung rekam jejak kariernya saat menempati posisi strategis di sektor keuangan, ia mengaku konsisten menolak penawaran saana serba mewah.
"Saya pernah menjabat, Akbar. Bukan sekadar jadi anggota DPR. Saya pernah jadi pejabat keuangan, tapi saya tidak pernah mau menikmati, karena saya tahu di situ ada beban rakyat," ungkapnya.
Penolakan terhadap fasilitas kelas atas tersebut dilakukannya secara sadar demi merawat kedisiplinan moral selaku pejabat publik.
"Saya dapat dasilitas five star plus plus. Tapi tidak mau sedikit pun saya nikmati," sambung Ichsanuddin.
Langkah membatasi diri dari godaan kemewahan jabatan merupakan ikhtiar pribadinya agar tidak terjerumus dalam pola hidup konsumtif.
"Ini bukan saya bercerirta pada diri saya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa i keep maintain my morality. Gue tidak ingin terjebak di situ," imbuhnya.
Ia merasa prihatin melihat aparatur pemerintah masa kini yang justru terkesan tanpa beban memamerkan fasilitas mewah dari negara.
"Saya lihat orang-orang itu menikmati dengan gila. Beban utang sedemikian tinggi mereka bisa bermewah-mewahan," ucapnya.
Fenomena penggunaan mobil dinas berharga fantastis hingga hunian dinas megah dinilainya sangat bertolak belakang dengan kondisi riil fiskal negara.
"Sementara negara menanggung beban utang Rp9.920 triliun yang dep service rasionya tinggi, utang per PDB-nya mencapai 40 persen lebih sedikit. Enggak layak, nggak bermoral," paparnya.
Ekskalasi krisis keteladanan di tingkatan birokrasi ini dikhawatirkan bakal merusak tatanan etika kepemimpinan nasional secara meluas.
"Maka ketika tidak ada moral, Anda tahu apa yang terjadi? Nggak ada etik. Ketika tidak ada etik apa (selanjutnya)? Enggak ada batasan-batasan," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
