Repelita Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak henti-hentinya menjadi sorotan publik setelah muncul data yang menyebutkan ribuan siswa dilaporkan mengalami dugaan keracunan akibat mengonsumsi menu dari program tersebut.
Desakan untuk melakukan evaluasi total terhadap program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto itu pun mencuat dari berbagai kalangan, termasuk pegiat media sosial Herwin Sudikta.
ADVERTISEMENT
Herwin menegaskan bahwa angka korban yang disebut mencapai 4.755 siswa tersebut bukanlah persoalan kecil dan harus segera mendapat tindak lanjut serius dari pemerintah maupun DPR RI .
"Udah 4.755 siswa jadi korban keracunan MBG. Ini bukan angka kecil. Ini alarm keras," ujar Herwin dalam pernyataannya pada Minggu, 5 April 2026 .
Ia mempertanyakan respons DPR RI yang dinilai belum terlihat tegas dalam menyikapi persoalan yang telah memakan banyak korban tersebut.
"Tapi masa DPR RI gak ngegas serius? Gue yakin mereka sebenarnya lihat kok, tapi memilih diam," lanjutnya mengkritik sikap lembaga legislatif .
Herwin juga menegaskan bahwa polemik seputar program MBG ini berpotensi berkembang menjadi isu politik yang serius jika tidak segera ditangani dengan baik.
"Karena semakin lama isu ini akan semakin berkembang, maka semakin besar beban politiknya jatuh ke Partai Gerindra," tukasnya memprediksi dampak politik dari kasus ini .
Menurutnya, bukan hanya program itu sendiri yang dipertaruhkan dalam polemik ini, tetapi juga citra politik pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
"Yang dipertaruhkan bukan cuma programnya, tapi siapa yang harus nanggung citra buruknya," tegas Herwin mengingatkan risiko reputasi yang harus ditanggung .
Sebelumnya, insiden dugaan keracunan terbaru terjadi di wilayah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Jumat, 3 April 2026, yang melibatkan puluhan siswa dari empat sekolah .
Menu yang disajikan saat itu terdiri dari spageti bolognese, bola-bola daging, scramble egg tofu, sayuran campur, serta buah stroberi .
Dugaan sementara penyebab kejadian berkaitan dengan kondisi makanan yang tidak lagi segar saat dikonsumsi, akibat jeda waktu terlalu lama antara proses memasak dan distribusi .
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut dan memastikan pihaknya akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan korban .
"Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit," ujar Nanik dalam keterangannya pada Sabtu, 4 April 2026 .
Sebagai bentuk evaluasi, BGN juga memutuskan untuk menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa untuk waktu yang tidak terbatas .
"SPPG Pondok Kelapa kami suspend untuk waktu yang tidak terbatas karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan IPAL, masih belum memenuhi standar," tegas Nanik .
Tidak hanya itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama koalisi masyarakat sipil juga telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi .
Perwakilan YLBHI, Muhammad Isnur, menyebut pihaknya menemukan dugaan penyimpangan atau kesewenang-wenangan dalam pengaturan anggaran yang berkaitan dengan program MBG dalam Undang-Undang APBN 2026 .
"Jadi undang-undang APBN 2026 ini, terjadi yang kami sebut namanya abuse, kezaliman, kesewenang-wenangan, otoritarian dalam pengaturan karena suka-suka, enggak pakai dasar undang-undang," ujar Isnur di gedung MK pada Selasa, 10 Maret 2026 .
Isnur menegaskan bahwa kebijakan MBG muncul tanpa landasan hukum yang jelas dalam struktur penganggaran negara, serta tanpa rujukan nomenklatur kelembagaan yang memadai.
"Tiba-tiba dia muncul untuk MBG. Yang kemudian memotong anggaran-anggaran yang lain," cetusnya mengkritik kebijakan yang dinilai mengorbankan sektor lain .
Ia menambahkan bahwa berbagai dugaan tersebut akan diungkap secara terbuka dalam sidang di Mahkamah Konstitusi nanti.
"Ini yang kami uji. Makanya kami minta ke MK untuk menerima permohonan kami, segera menyidangkan," tambahnya .
Isnur juga menyinggung dampak program ini terhadap kondisi fiskal daerah serta dugaan salah sasaran hingga potensi praktik tidak sehat dalam pelaksanaannya.
"Betapa dia membuat menderita proyek-proyek yang harusnya dipenuhi untuk pemenuhan hak asasi manusia yang lain. Betapa dia membuat menderita pemerintah daerah dan warga-warga daerah karena sangat defisit fiskalnya," terang dia .
"Kita buka di MK nanti betapa bobroknya pengelolaan MBG ini. Betapa justru salah sasaran. Betapa banyak dugaan-dugaan korupsi," imbuhnya .
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch resmi terdaftar dengan nomor perkara 98/PUU-XXIV/2026 dan menguji tujuh pasal dalam UU APBN 2026 .
Para pemohon berharap Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menerima permohonan mereka dan segera menyidangkan perkara ini guna mereformasi program MBG yang dinilai bermasalah sejak awal perencanaan .
Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas yang turut menjadi pemohon perseorangan menilai program MBG menggambarkan otoritarianisme birokrasi yang semakin antidemokratis .
"MBG ini menggambarkan otoritarianisme birokrasi yang semakin antidemokrasi. Kalau itu dibiarkan saja, maka yang mengalami kerugian adalah rakyat," kata Busyro di gedung MK .
Isnur juga berharap para hakim MK dapat memeriksa perkara tersebut secara independen tanpa tekanan dari pihak mana pun.
"Karena Hakim MK dalam banyak praktik mengalami tekanan yang luar biasa, bahkan terbukti melanggar etik di beberapa kali," tandasnya mengingatkan .(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
