Repelita [Jakarta] - Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mendesak unsur birokrasi, TNI, Polri, hingga Kejaksaan untuk melakukan evaluasi diri mendapat sorotan tajam dari kalangan pengamat politik.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyebut arahan tersebut sebagai sebuah perintah moral yang mengharuskan aparatur negara kembali menempatkan rakyat di atas kepentingan pribadi.
ADVERTISEMENT
"Kalau saya membaca pidato pak Prabowo hari ini, ini bukan sekadar teguran biasa, ini masuknya perintah. Dia cuma mau mengingatkan agar aparat berhenti merasa menjadi pemilik negara dan ingat bahwa mereka hanya dititipi amanah oleh rakyat," ujar Hendri Satrio.
Dirinya menekankan bahwa status dan atribut kepangkatan yang melekat pada aparat bukanlah privilese abadi, melainkan titipan yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
"Kalau masih ada aparat yang merasa pangkat dan seragam membuat dirinya lebih tinggi dari rakyat, berarti dia gagal memahami pesan Presiden di Lombok itu. Pangkat itu diberikan rakyat, bukan turun dari langit," katanya.
Hendri menilai pesan Presiden sangat jelas dan lugas mengenai ekspektasi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi serta integritas birokrasi.
"Kalimat Presiden bahwa rakyat tidak ingin korupsi sebenarnya sederhana, yang rumit justru kalau masih ada aparat yang pura-pura tidak mendengar. Kalau pesan sejelas ini masih dianggap angin lalu, berarti persoalannya bukan lagi pada Presiden, melainkan pada telinga para aparatnya," ucap Hendri.
Ia berpendapat bahwa publik sebenarnya memiliki harapan yang cukup rasional terhadap kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.
"Rakyat kan selama ini tidak meminta aparat menjadi malaikat, cukup adil dan jangan menjadi beban. Jangan sampai seragam yang seharusnya melindungi justru membuat rakyat merasa takut, dan saya kira itu inti yang ingin ditegaskan Presiden dalam pidatonya," tuturnya.
Menurut Hendri, efektivitas pidato tersebut kini bergantung sepenuhnya pada implementasi nyata di lapangan, bukan sekadar retorika yang tersampaikan di podium.
"Dalam politik, pesan pemimpin baru memiliki dampak ketika diterjemahkan menjadi perilaku birokrasi. Karena itu, publik akan melihat konsistensi aparat dalam menjalankan arahan Presiden, bukan hanya substansi pidatonya," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
