Repelita Jakarta - Pengamat politik Hendri Satrio menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini berada dalam posisi politik yang semakin sendiri di tengah perkembangan komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Penilaian tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati yang diperkirakan dapat memengaruhi konfigurasi politik nasional.
ADVERTISEMENT
Hendri Satrio menyampaikan pandangan tersebut melalui unggahan di akun X miliknya pada Sabtu (31/10/2026).
“Bener, sekarang, Pak Jokowi Sendirian,” kata pria yang akrab disapa Hensat tersebut.
Portal Utama
Ia kemudian menyinggung kemungkinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merapat kepada Jokowi di tengah perubahan peta komunikasi politik tersebut.
“Gak tau deh mau gak Pak SBY mendekat sambil nyanyi “Kamu gak sendirian…”,” ujar Hensat.
Hendri mengaitkan penilaiannya dengan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang disebutnya akan segera berlangsung.
“Sebab sebentar lagi akan ada nasi goreng jilid 2 Bu Mega dan Pak Prabowo,” pungkas Hensat.
Rencana pertemuan kedua tokoh tersebut sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam diskusi interaktif di kanal YouTube Sinkos Indonesia bersama aktivis Faizal Assegaf, Jumat (30/10/2026).
Dalam diskusi itu, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP membutuhkan komunikasi dan kerja sama dengan partai politik lain untuk membangun kekuatan di parlemen.
PDIP diketahui memiliki sekitar 18 persen kursi di DPR sehingga membutuhkan dukungan fraksi lain apabila ingin mendorong langkah politik melalui mekanisme legislatif.
“PDIP sudah siap kalau fraksi dari partai lain mengambil sikap yang sama,” ujarnya.
Hasto juga menghubungkan pembahasan posisi Gibran Rakabuming Raka dengan polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon wakil presiden.
Ia turut menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Menurut Hasto, terdapat persoalan mengenai keberadaan dokumen fisik ijazah SMA atau sederajat serta penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dinilainya berlangsung sangat cepat.
Meski Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima, Hasto menilai fakta-fakta persidangan tetap menyisakan persoalan etik dan moral.
“Etika itu di atas hukum. Ketika pelanggaran etika berat terjadi lewat akrobat hukum, itu menyentuh dasar-dasar bernegara,” kata Hasto.
Pernyataan Hendri mengenai Jokowi yang disebutnya kini sendirian serta kemungkinan pertemuan Prabowo dan Megawati pun menambah perhatian terhadap perubahan peta komunikasi dan kekuatan politik nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
