Repelita Jakarta - Jalannya roda administrasi pemerintahan nasional selama dua tahun belakangan ini menyisakan sejumlah catatan evaluasi krusial bagi publik.
ADVERTISEMENT
Catatan kritis tersebut diarahkan langsung terhadap kinerja dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tanah air.
Masyarakat diimbau untuk tidak cepat berpuas diri dengan capaian angka statistik kepuasan publik yang menyentuh angka 65,2 persen.
Pernyataan bernada pengingat itu disampaikan secara terbuka oleh seorang Pengamat Politik nasional yakni Hendri Satrio di Jakarta.
Pihaknya menilai penguasa masih dihadapkan pada deretan tantangan teknis serta persoalan fundamental yang bersentuhan langsung dengan keselamatan warga.
Argumen bernada evaluasi dari sang ahli tersebut dipaparkan secara resmi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026.
Menurut pandangannya langkah perbaikan di sektor makro birokrasi seperti penataan regulasi serta perombakan kabinet memang patut diapresiasi.
Namun tingkat penilaian jangka panjang dari masyarakat akan ditentukan oleh kemampuan penguasa dalam memberantas masalah di tingkat tapak.
“Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah harus diapresiasi. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pemberantasan korupsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta program Makan Bergizi Gratis yang harusnya nihil dari kasus keracunan,” kata narasumber yang akrab disapa Hensa.
Sorotan tajam secara khusus diberikan oleh sang ahli terhadap jalannya implementasi program unggulan berupa Makan Bergizi Gratis.
Sejak resmi digulirkan pada tanggal 6 Januari 2025 lalu proyek pemenuhan nutrisi anak sekolah itu kerap diwarnai kasus medis.
Insiden berupa keracunan makanan dilaporkan berulang kali terjadi di beberapa daerah hingga dinilai menggerus tingkat legitimasi program strategis.
Hensa menegaskan bahwa pihak pengelola sama sekali tidak boleh mentoleransi adanya kelalaian dalam proses pengolahan serta distribusi konsumsi.
Target capaian standar operasional pada perjalanan tahun ketiga program ini harus dipatok secara ketat tanpa adanya kompromi.
“Program Makan Bergizi Gratis harusnya nihil dari kasus keracunan. Targetnya mestinya jelas, yaitu tidak boleh ada lagi kasus keracunan yang menimpa para penerima manfaat,” tegas tokoh pengamat tersebut saat memberikan pernyataan.
Selain masalah kesehatan ancaman kebakaran hutan dan lahan tahunan serta konsistensi penegakan hukum kasus korupsi juga menjadi parameter.
Keberhasilan dalam mengendalikan karhutla serta menindak tegas praktik rasuah sistemik akan menjadi kunci utama bagi sang kepala negara.
Langkah konkret tersebut sangat diperlukan guna mempertahankan tingkat kepercayaan publik sebesar 67 persen yang saat ini telah dikantongi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
