[HEBOH] Netizen Soroti Isu Otoritarianisme dan Kuatnya Pengaruh Militer, Minimnya Oposisi Jadi Perdebatan Panas

 Repelita Jakarta - Sebuah analisis dari media ternama The Economist secara mengejutkan menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang terlalu boros dan terlalu otoriter, memicu perdebatan sengit di jagat maya.

"Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian" demikian bunyi tajuk utama artikel yang dipublikasikan oleh The Economist pada 14 Mei 2026, mengutip langsung pernyataan media asal Inggris tersebut.

Pernyataan itu sontak menjadi perbincangan hangat di platform X setelah diunggah oleh akun @TheEconomist, lengkap dengan tautan artikel yang membahas secara mendalam mengenai risiko demokrasi dan ekonomi Indonesia.

Dalam cuitan yang diunggah pada 21 jam lalu itu, media tersebut menyertakan tautan artikel dengan judul lengkap yang dapat diakses publik melalui akun resmi The Economist.

Menanggapi derasnya sorotan dari media internasional tersebut, seorang warganet dengan akun @zalkad ikut meramaikan diskusi dengan memaparkan analisis pribadinya mengenai faktor-faktor yang mengarah pada kecenderungan otoriter.

"Otoriter itu term politik,Saya simpulkan kenapa bisa mengarah kesana:

1. Tersisa hanya PDIP Oposisi di Parlemen (itupun masih gamang);

2. Prabowo bilang oposisi itu budaya barat, Indonesia tidak perlu oposisi;

3. Dalam berbagai pidato, Prabowo punya sentimen sama orang pintar dan kritis.

4. Pelibatan unsur dan budaya militer untuk semua kegiatan sipil, dari Retreat kabinet, Pendamping Haji sampai pembekalan beasiswa LPDP;

5. Pelibatan unsur militer untuk mengelola program pemerintah, MBG dan KDMP;

6. Kekerasan terhadap masyarakat sipil meningkat, penyerangan yang melibatkan unsur militer lebih sering terjadi, tidak hanya di kasus Andrie Yunus yang paling parah, sampe penjaga warung Madura dan kurir makanan kena gebuk;

7. Ancaman dan teror untuk siapapun yang kritis terhadap program pemerintah;

8. Tekanan terhadap Media Massa untuk tidak memberitakan yang buruk2 bahkan intervensi pemberitaan;

Silahkan ditambah;" tulis akun @zalkad dalam cuitannya di X pada 15 Mei 2026.

Unggahan @zalkad tersebut langsung memicu reaksi berantai dari pengguna media sosial lainnya yang turut memberikan pandangan kritis terhadap gaya kepemimpinan nasional saat ini.

Seorang warganet lain dengan akun @asvillainn menambahkan analisisnya mengenai pola komunikasi yang dinilai kaku dan khas militeristik di lingkungan pemerintahan.

"Di kepala prabowo tuh, ketika ada seorang pemimpin yg dibawahnya harus manut (karena ya gaya militer kaya gini), seminimal "mempertanyakan" kalo ngerasa ngeganjel dianggap membangkang. Dan menurutku, ini toxic kalo misal tetep dipake di negara yg pake "Pancasila" atau "demokrasi" udh gak relevan lg, kalo gaya komunikasinya sejalur," tulis @asvillainn dalam unggahannya pada pukul 8.33 pagi, 15 Mei 2026.

Cuitan dari akun @asvillainn tersebut diketahui telah dilihat sebanyak lebih dari 3.200 kali dalam hitungan jam setelah dipublikasikan.

Beragam komentar dari publik ini menunjukkan bahwa kritik dari The Economist mengenai kecenderungan otoriter mendapat resonansi yang cukup kuat di kalangan warganet Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, pihak istana kepresidenan maupun jajaran kabinet belum memberikan tanggapan resmi terkait artikel The Economist yang menilai gaya kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai terlalu boros dan terlalu otoriter.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Dan dari cara dia tersinggung dapet kritik aja udah keliatan, kalo dia ini gak siap untuk bersikap egaliter. Harus ngikut selera dan preferensi dia, bukan dia yg menyesuaikan.

— Elle 林知遥🍃 (@asvillainn) May 15, 2026

Otoriter itu term politik,
Saya simpulkan kenapa bisa mengarah kesana:

1. Tersisa hanya PDIP Oposisi di Parlemen (itupun masih gamang);

2. Prabowo bilang oposisi itu budaya barat, Indonesia tidak perlu oposisi;

3. Dalam berbagai pidato, Prabowo punya sentimen sama orang pintar… https://t.co/7YdMLx3YyG

— Faizal (@zalkad) May 15, 2026