[HEBOH] Dokumen Nobel Prabowo, Dede Budhyarto Sebut Presiden Tidak Tahu dan Tegaskan Mekanismenya Rahasia

Repelita Jakarta - Keberadaan beberapa makalah kerja bertajuk Nomination Nobel Peace Prize 2026 yang mengikutsertakan nama Presiden Prabowo Subianto terus memantik perdebatan hangat warga di platform digital.

Mantan Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mengaku telah menggali keterangan mendalam kepada sejumlah pihak demi memastikan simpang siur kabar tersebut.

Ia menegaskan dari hasil pengecekannya bahwa Kepala Negara sama sekali tidak terlibat maupun mengetahui perihal pembuatan berkas akademik tersebut.

Dede menepis dugaan yang menyebut penggarapan makalah kerja itu berjalan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

Ia memastikan pimpinan negara tidak pernah menerbitkan perintah, mengobral izin, ataupun memberikan persetujuan atas penerbitan naskah yang dikait-kaitkan dengan ajang Penghargaan Nobel Perdamaian.

"Saya sudah cek langsung ke beberapa sumber. Presiden tidak tahu-menahu, tidak memerintahkan, tidak memberi izin, apalagi menyetujui pembuatan paper agar dapat Nobel," ujar Dede.

Ia lantas mengurai dua spekulasi utama yang melandasi timbulnya publikasi dokumen tersebut di ruang publik.

Dede menduga opsi pertama dipicu aksi oknum tertentu yang hendak berburu keuntungan personal maupun simpati kekuasaan.

"Paper-paper itu dibuat oleh orang-orang yang kemungkinan cari muka," ucapnya.

Menurut pandangannya, penyusun dokumen tersebut berharap memperoleh insentif berupa kedudukan jika aksi mereka berhasil melenggang mulus.

"Kalau berhasil, minimal dapat nama atau jabatan. Sayangnya sudah kebongkar," lanjutnya.

Skenario kedua yang dicurigai Dede adalah upaya terencana untuk merusak citra pimpinan negara di mata umum.

"Atau bisa juga ini sengaja dibuat untuk mendegradasi Presiden, paper dikirim seolah-olah atas nama beliau, lalu dibocorkan ke medsos biar citranya jelek," katanya.

Pria yang aktif bersuara di media sosial ini menilai taktik tersebut memiliki kemiripan dengan polemik pengkondisian opini sebelumnya.

"Mirip pola survei tandingan yang beberapa hari lalu juga sempat viral," imbuhnya.

Guna meluruskan kesalahpahaman, Dede membeberkan tata cara pengajuan kandidat Nobel Perdamaian yang sangat ketat dan tertutup.

Ia menegaskan pendaftaran resmi tidak pernah dilakukan sekadar mengunggah tulisan ke media publikasi ilmiah daring.

"Nominasi Nobel Perdamaian itu mekanismenya ketat dan rahasia. Bukan asal unggah paper di SSRN lalu klaim ajuan Nobel. Apalagi yang masih ketinggalan prompt AI-nya," tegasnya.

Ia memaparkan bahwa situs SSRN sejatinya hanya kanal penampung draf kerja awal dan bukan media jurnal bereputasi dengan penelaahan sejawat.

"SSRN adalah platform working paper/preprint, bukan jurnal peer-reviewed resmi, dan dokumen semacam ini bukan mekanisme nominasi resmi Nobel," jelasnya.

Penetapan nama calon peraih Nobel disebutnya hanya bisa diusulkan oleh kalangan terbatas seperti anggota dewan, pejabat negara, hingga guru besar ilmu terkait.

"Mekanisme nominasi Nobel Perdamaian sebenarnya ketat. Hanya pihak yang berwenang yang boleh mengirim nominasi formal ke Norwegian Nobel Committee. Nominasi bersifat rahasia selama 50 tahun," katanya.

Atas dasar itu, berkas digital yang beredar di platform publik tidak memiliki keabsahan hukum sebagai pendaftaran resmi.

"Paper yang diunggah di SSRN atau platform publik lainnya tidak otomatis menjadi nominasi yang valid. Self-nomination, atau mengatasnamakan orang lain tanpa izin, juga tidak diakui," tambahnya.

Mengakhiri penjelasannya, Dede menyerukan kepada publik agar tidak menguras energi untuk memperdebatkan isu yang bukan bagian dari agenda resmi negara.

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih mengarahkan perhatian pada pengawasan langsung terhadap efektivitas program pembangunan pemerintah.

"Jangan sampai Anda menggiring opini oleh isu remeh yang jelas-jelas bukan program resmi. Fokus saja kritik kerja pemerintahan yang sedang berjalan," pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok