[HEBOH] Bukan Indikator Ekonomi Kuat Ekonom Kritik Manuver Panda Bond Purbaya Yudhi Sadewa, Sebut Upaya Cari Utang Kok Bangga?

Repelita [Jakarta] - Upaya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan surat utang Panda Bond di China menuai sorotan tajam dari kalangan ekonom.

Manuver pemerintah menjajaki pasar utang domestik Negeri Tirai Bambu tersebut dinilai penuh ketidakpastian dan dianggap sarat dengan pencitraan politik.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyebutkan bahwa langkah tersebut menuntut izin khusus karena instrumen utang akan diterbitkan dalam denominasi Yuan.

"Dalam kasus ini, pemerintah menjajaki menerbitkan surat utang dalam mata uang Yuan dan langsung dipasarkan di China. Karena itu, Indonesia memerlukan izin khusus. Proses inilah yang sedang dimintakan restu kepada Menteri Keuangan maupun Bank Sentral China," ungkap Awalil melalui kanal YouTube pribadinya, Minggu, 21 Juni 2026.

Ia mengingatkan agar narasi mengenai percepatan perizinan dari otoritas Beijing tidak disalahgunakan untuk membangun persepsi bahwa ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi sangat kuat.

"Tidak apa-apa ngutang, itu tidak masalah. Tapi, jangan sampai narasi ini dibawa ke mana-mana, seolah ekonomi kita dianggap kuat dan sangat dipercaya asing. Ya otomatis, orang memberi utang itu pasti karena percaya, kan? Tapi intinya, kita ini sedang cari utang, Purbaya!" sentil Awalil.

Lebih lanjut, ia menyoroti pertemuan sang menteri dengan berbagai pihak di China yang terkesan hanya untuk memamerkan optimisme semu kepada publik tanah air.

Awalil menegaskan bahwa kapasitas Menkeu seharusnya terbatas pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi tertentu, bukan melampaui domain investasi sektor riil.

"Utang itu jelas surat utang negara. Sebab, kalau utang dalam bentuk proyek sektor riil, baik BUMN maupun swasta, saat mencari investor China itu bukan domainnya Menteri Keuangan. Tugas Menkeu itu murni Surat Berharga Negara (SBN). Cuma kali ini denominasinya memakai Yuan dan pengen langsung dijual di sana," paparnya.

Ia menambahkan bahwa otoritas di China yang ditemui Purbaya memiliki peran terbatas sebagai pemberi izin, bukan sebagai calon pembeli surat utang negara.

"Jadi yang dihubungi tidak hanya Menkeu dan Bank Sentral China untuk urusan izin, tapi juga calon investornya. Perlu digarisbawahi, Menkeu China bahkan Bank Sentral China itu bukanlah pihak yang akan membeli surat utang kita. Mereka itu cuma yang punya otoritas izin, bukan pembeli," cecar Awalil.

Hasil kunjungan ini pun dinilai belum cukup kuat untuk disimpulkan sebagai indikator positif bagi perekonomian nasional saat ini.

"Ini baru sebatas penjajakan awal. Sementara kalau Global Bond yang sebelum-sebelumnya diterbitkan pemerintah dalam denominasi Dolar AS, itu pasar global biasa dan tidak memerlukan perizinan birokrasi seketat ini," pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok