Repelita [Jakarta] - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti tantangan berat di sektor keuangan negara yang kini tengah mendera pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan bahwa problem fiskal tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan keliru pada era pemerintahan sebelumnya, sehingga tidak adil jika beban tersebut sepenuhnya ditimpakan kepada kabinet saat ini.
ADVERTISEMENT
“Ya tapi kita melihat, sekarang Presiden Prabowo menghadapi berbagai persoalan fiskal,” ujar Hasto saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026), yang pernyataannya kembali disorot pada Selasa (16/6/2026).
Hasto menegaskan bahwa posisi sulit yang dialami Presiden Prabowo saat ini bukanlah buah dari kebijakan pemerintah yang sekarang sedang berkuasa.
“Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi juga akibat-akibat dari kebijakan sebelumnya,” lanjut Hasto dalam keterangannya.
Ia menyoroti masifnya penyaluran bantuan sosial di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menurutnya lebih berorientasi pada kepentingan elektoral ketimbang kebutuhan rakyat.
“Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar,” tuturnya.
Bahkan, Hasto merujuk pada analisis pihak internasional yang menaksir total nominal belanja bantuan sosial tersebut mencapai angka yang sangat fantastis.
“Dalam hitungan para pengamat politik luar, itu mencapai lebih dari 13 miliar USD,” ungkap dia.
Selain itu, Hasto juga mengkritisi efektivitas proyek infrastruktur besar yang menurutnya gagal menciptakan dampak ekonomi luas bagi masyarakat.
“Kemudian belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier,” jelasnya.
Ia pun menyinggung program strategis pembangunan ibu kota baru serta kebijakan hilirisasi yang dinilainya belum memberikan keadilan ekonomi bagi warga.
“Kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki,” tegas Hasto.
Menurutnya, persoalan bangsa kini telah merambah pada degradasi sistem hukum, politik, dan demokrasi yang akan memicu tuntutan dari publik.
“Ini yang kemudian digugat, ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi. Itu pasti nanti rakyat akan bertanya,” tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
