Berita, Nasional

Hasan Nasbi Sebut Pemerintah Berhak Kritik Balik Usai Prabowo Lontarkan Istilah Londo Ireng

Repelita.id

01 August 2026 00:05 WIB

Hasan Nasbi Sebut Pemerintah Berhak Kritik Balik Usai Prabowo Lontarkan Istilah Londo Ireng
Foto: Istimewa

Repelita [Jakarta] - Utusan khusus bidang komunikasi pimpinan tertinggi negara memberikan tanggapan atas gelombang protes menyusul penggunaan istilah kolonial untuk menyebut pihak pengamat serta insan pers.

Kebebasan berpendapat di ruang publik ditegaskan harus berjalan secara timbal balik tanpa memposisikan penguasa sebagai pihak yang hanya boleh diserang tanpa hak membela diri.

ADVERTISEMENT

Pernyataan tersebut disampaikan melalui saluran siaran digital pribadi miliknya menanggapi polemik yang tengah bergulir di tengah masyarakat.

“Di dunia kritik, di dunia berpendapat seharusnya kebebasan itu berlaku dua arah, anda boleh ngata-ngatain pemerintah, tapi pemerintah juga boleh mengkritik, pemerintah juga boleh dong meluruskan,” ucap Hasan Nasbi.

Publik diingatkan agar memiliki mentalitas terbuka dan tidak bersikap reaktif tatkala pimpinan eksekutif balik melontarkan pandangan kritis.

“Ini yang juga saya bilang kita secara mentalitas, yang pertama tadi suka memaksakan jalan searah menjadi jalan dua arah, dan sebaliknya di jalan yang harusnya dua arah kita,” kata dia.

Berbagai ragam kritik pedas yang dialamatkan kepada kepala negara dinilai sudah sering diterima tanpa menunjukkan kemarahan berlebihan.

Namun reaksi keras justru muncul seketika dari berbagai kalangan saat istana menggunakan padanan kata historis tersebut.

“Kalau Pak Prabowo bilang Londo Ireng langsung meradang-radang marah-marah seolah-olah kita tidak bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain,” tuturnya.

Sebelumnya, sebutan bernuansa sejarah tersebut diungkapkan oleh kepala negara dalam agenda perayaan hari jadi sebuah partai politik besar di ibukota.

Istilah yang merujuk pada warga lokal pendukung kolonial itu disematkan kepada oknum yang berprofesi sebagai jurnalis maupun penggiat organisasi masyarakat.

Pemerintah sebelumnya menyoroti pemberitaan media massa yang dinilai kerap menonjolkan kekurangan pembangunan fasilitas pendidikan alih-alih menampilkan capaian positif.

Eksistensi kelompok yang kerap menyuarakan pandangan miring tersebut dinilai masih terus berlanjut hingga era modern dengan balutan profesi yang berbeda.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung