Repelita Jakarta - Wacana mengenai format baru pencalonan kepala negara kembali mencuat ke permukaan publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Kebijakan hukum tersebut menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang sebelumnya berlaku dalam kontestasi pemilu di tanah air.
ADVERTISEMENT
Muncul gagasan baru yang mensyaratkan setiap pasangan bakal calon presiden harus mengantongi dukungan minimal dari dua fraksi di parlemen.
Gagasan penataan ulang sistem pemilu ini langsung memicu respons kritis dari Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani.
Ia mempertanyakan logika berpikir yang selama ini selalu mengaitkan keberadaan ambang batas dengan tingkat efektivitas suatu pemerintahan.
Menurut pandangannya, pengalaman nyata di berbagai negara justru memperlihatkan bahwa aturan ambang batas tinggi tidak menjamin efektivitas kerja pemerintah.
Kritik tajam tersebut disampaikannya secara terbuka kepada publik pada hari Senin, tanggal 21 September 2026 yang lalu.
Berikut adalah transkrip pernyataan lengkap yang disampaikan oleh akademisi senior tersebut dalam tanggapannya.
"Obsesi dengan presidential treshold atapun parliamentary treshold dengan mengabaikan keragaman masyarakat dan suara mereka sering dihubungkan dengan efektifitas pemerintahan," ujar Saiful, dikutip Senin (21/9/2026).
Ia menegaskan bahwa klaim tersebut wajib diuji berdasarkan fakta empiris, bukan sekadar asumsi politik semata.
"Tapi bukti empirik menunjukan tidak ada hubungan antra treshold dengan efektifotas penerintahan," tukasnya.
Sebagai bentuk perbandingan nyata, ia mencontohkan kondisi politik di negara Belanda yang tidak memberlakukan ketentuan ambang batas sama sekali.
"Contoh, belanda yang tak menganut treshold lebih efektif darimpada turki yang treshopdnya 7-10 persen," terangnya.
Ia lantas menghubungkan perbandingan sistem politik tersebut dengan pencapaian tingkat kemajuan sosial serta ekonomi kedua negara.
“Dan Belanda ternyata lebih maju sosial ekonominya darinpada turki," kata Saiful menambahkan.
Lebih lanjut, ia menduga bahwa pertimbangan di balik penerapan ambang batas sarat dengan kepentingan kekuasaan tertentu.
“Treshold lebih karena nafsu ingin monopoli di seggelintir penguasa," tandasnya.
Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno turut memberikan pandangan terkait wacana syarat dukungan fraksi di parlemen.
Ia menilai bahwa mekanisme baru tersebut tetap menempatkan kendali penuh di tangan partai politik yang memiliki kursi legislatif.
Adi berpendapat bahwa perubahan aturan main ini tidak serta-merta membuka kesempatan setara bagi seluruh figur di luar lingkaran partai.
"Kendali permainan itu tetap di partai politik parlemen," ujar Adi, dikutip Senin (21/9/2026).
Ia lantas membeberkan konsekuensi berat bagi tokoh-tokoh yang tidak memiliki afiliasi kuat dengan partai politik besar di parlemen.
“Jadi yang bukan elit partai, yang tak punya partai, atau orang yang terasosiasi partai tapi partainya tak lolos parlemen atau baru berdiri, ya wassalam," tandasnya.
Situasi politik semacam itu menuntut para tokoh independen untuk bekerja ekstra keras demi mendapatkan tiket pencalonan resmi.
"Di politik kita kadang jangan merasa sok asyik," kuncinya menutup ulasan tersebut(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
