Repelita [Jakarta] - Pimpinan legislatif bidang hukum merespons keras masukan bernada miring dari seorang mantan birokrat kementerian luar negeri terkait agenda perjalanan dinas kepala negara ke berbagai belahan dunia.
Pihak parlemen menekankan pentingnya menjaga batas tata krama dalam menyampaikan argumen agar tidak berubah menjadi instrumen pelecehan politik di ruang publik.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, figur yang pernah menduduki kursi kekuasaan semestinya memberikan keleluasaan bagi aparatur aktif untuk menuntaskan program kerja tanpa intervensi yang tidak relevan.
“Beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wamenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya, ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat. Artinya memberikan kesempatan kepada orang yang saat ini menjabat untuk bekerja, menghormati ya, orang yang saat ini menjabat untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ya membuat apa namanya, komen atau kritik yang tidak pas,” ungkap Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).
Dirinya kemudian merefleksikan budaya tata kelola pemerintahan di beberapa negara barat yang memperlihatkan kedewasaan sikap saling menghargai antargenerasi pemimpin.
“Kita lihat misalnya di konteks yang lebih tinggi di negara-negara maju kayak George Bush itu nggak pernah mengkritik Obama secara terbuka, ya. Begitu juga mantan-mantan Presiden Amerika terhadap presiden Amerika yang saat ini menjabat,” tuturnya.
Langkah ini dinilai krusial agar kabinet yang tengah memegang mandat dapat mengeksekusi kebijakan secara maksimal tanpa terdistorsi oleh komparasi opini masyarakat yang berlebihan.
Politisi partai penguasa ini juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip serupa apabila suatu saat dirinya sudah tidak lagi memimpin komisi hukum DPR RI.
“Kayak saya juga akan berpikir kelak ya, saat tidak lagi sebagai Ketua Komisi III, saya nggak akan mengintervensi, nggak akan mengolok-olok ya, Ketua Komisi III yang saat itu menjabat. Karena kesempatan saya menunjukkan hal-hal terbaik yang saya miliki adalah saat ini, ketika saat tengah menjabat sebagai Ketua Komisi III,” ucapnya.
Gaya penyampaian pendapat yang dipertontonkan oleh sang diplomat dianggap kurang elok lantaran bisa menyulut sentimen negatif yang merugikan iklim demokrasi nasional.
“Jadi model komunikasi seperti dipertontonkan oleh Pak Dino menurut saya kurang pas. Jangan memancing publik untuk membanding-bandingkan, kan susah kalau dibandingkan-bandingkan,” tutur Habiburokhman.
“Nanti dulu ditanya, zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang menjadi orang yang sok paling kemlu gitu loh. Sok paling kemlu sendiri sedunia, gitu kan ya. Nanti publik akan bertanya seperti ini juga,” lanjutnya.
Sikap ofensif balik yang dilancarkannya dinilai sah sebagai bagian dari kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi negara.
“Nah, makanya sudah saatnya saya juga mengkritik balik. Ini kan negara demokrasi, dia billing negara demokrasi dia mengkritik, ya saya mengkritik balik beliau,” kata dia.
“Sejauh apa ya, pemahaman beliau soal etika ya, dalam konteks menyampaikan kritik seperti apa? Ini dapat dibedakan misalnya dengan teman-teman LSM mengkritik, ya silakan ya, tapi kalau seorang mantan Wamenlu 3 bulan ya kan ya, menyampaikan kritikan ya hendaknya lebih elegan, gitu,” sambungnya.
Terdapat kekhawatiran dari internal dewan bahwa narasi yang diembuskan sang eks wamen bakal ditafsirkan sebagai bentuk delegitimasi politik semata.
Mengenai peluang rekonsiliasi lewat forum diskusi khusus, pihak parlemen menegaskan tidak ada urgensi perlakuan istimewa sebab seluruh kedudukan masyarakat adalah setara di mata hukum.
“Saya pikir nggak ada yang istimewanya juga Pak Dino ya. Semua orang sama, warga negara ya. Yang mau mengkritik silakan ya, apakah terbuka atau tertutup. Cuma kan Habiburokhman ini harus juga menyampaikan pendapatnya soal Pak Dino ini, ya. Nggak perlu ada treatment khusus terhadap beliau,” ucap Habiburokhman.
“Silakan saja dan bagaimana warga negara lainnya yang mengkritik juga kita persilakan,” pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
