Repelita [Jakarta] - Kecaman berapi-api dilontarkan oleh imam besar front pembela islam merespons kritik terbuka ihwal kevakuman peran kontrol sosial lembaga kemasyarakatan.
Sindiran telak tersebut diarahkan langsung kepada sang mantan menteri koordinator yang dinilai kerap melontarkan protes keras akibat kehilangan posisi strategis pemerintahan.
ADVERTISEMENT
"Ini pejabat-pejabat begini jangan diikutin, sudara. Jangan, dia karena gak dapet kursi aja dia lagi marah-marah," timpalnya.
Serangan verbal semakin memanas tatkala sang pemimpin ormas mengungkit rekam jejak kebijakan masa lalu ketika sang profesor hukum masih memegang kendali kekuasaan.
"Nah kan lu yang bubarin, yang bubarin dia organisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yaitu FPI, Front Pembela Islam," tukasnya.
Perilaku melontarkan kritikan pedas saat berada di luar lingkaran kekuasaan dinilai sebagai bentuk kepura-puraan demi mencari simpati massa semata.
"Kenapa sekarang dia datang mau jadi pahlawan kesiangan. Jangan, jangan ngikutin," sebutnya.
Karakteristik politisi yang kerap berubah haluan demi mendapatkan kedudukan empuk turut digambarkan secara vulgar tanpa kompromi.
"Besok kalau jadi kursi sama dia jadi iblis juga, sudara. Karena udah terbukti kemarin dia jadi iblis kok, yang bubarin FPI sebagai organisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu salah satunya kan Menko Polkam, sudara," Habib Rizieq menuturkan.
"Kan dia Menko Polkamnya. Kenapa sekarang pakai teriak-teriak tidak ada ormas yang Nahi Munkar," tambahnya.
Pangkal polemik bermula ketika sang akademisi menyoroti sikap diam organisasi keagamaan besar terhadap berbagai kebijakan menyimpang penguasa belakangan ini.
"Nah, persoalannya sekarang. Ormas-ormas Islam itu tidak mau bernahi mungkar," ucap Mahfud saat itu.
Urgensi penegakan kebenaran ditegaskan bukan sekadar menyampaikan pujian melainkan harus berani melawan segala bentuk kemungkaran secara nyata.
"Perjuangan itu kan ada dua. Amar ma'ruf, memberi nasihatnya, dan nahi mungkar. Mencegah ke mungkar," lanjutnya.
Alih-alih bersuara lantang, para pemuka agama dituding lebih memilih aman demi meraup fasilitas serta konsesi tambang dari pemerintah.
"Nahi mungkarnya tidak ada semuanya memuji-muji. Lalu dapat tambang gitu," bebernya.
Hilangnya daya kritis para ulama mapan membuat fungsi pengawasan publik bergeser ke ruang siaran digital independen.
"Yang banyak nahi mungkarnya itu malah podcast. Itu nahi mungkar itu. Ormas mana? Saya ingin tahu. Apa nahi mungkarnya sekarang? NU, Muhammadiyah dan lain-lain. MUI. Tidak ada," terangnya.
Inkonsistensi sikap para tokoh yang gampang melunak usai mendapat panggilan kekuasaan menutup rangkaian kritik tajam tersebut (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
