Repelita [Jakarta] - Aktivitas unggahan ulang yang sempat tayang pada jejaring sosial Instagram milik mantan kepala negara ketujuh menuai sorotan tajam dari kalangan politisi partai.
Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, melayangkan protes keras terkait penyebaran muatan informasi yang menyeret nama Melva Pardede beserta atribut kepartaian.
ADVERTISEMENT
Meskipun konten kontroversial tersebut telah dihapuskan dari linimasa, pihak partai tetap memandang insiden itu sebagai persoalan serius yang patut dipertanyakan.
Kritik pedas tersebut disampaikan secara langsung oleh politikus tersebut pada tanggal Senin, 31 Agustus 2026.
Pernyataan bernada kekecewaan itu terekam secara utuh melalui kutipan kalimat, "Meski sekarang sudah dihapus, akun Instagram atas nama Jokowi bukannya menjadi rujukan informasi yang menyejukkan,".
Tindakan pembagian ulang materi digital yang memuat narasi keliru dinilai mencederai kredibilitas pemilik akun yang seharusnya memberikan teladan literasi.
Pihaknya menyayangkan keterlibatan akun figur publik dalam menyebarkan disinformasi yang mendiskreditkan kader serta lambang resmi organisasi politik.
Kecaman lebih lanjut mengenai keterlibatan akun tersebut tertuang dalam kutipan kalimat, "Akun itu malah kepergok ikut memposting ulang konten hoax yang menuduh Melva Pardede sebagai kader PDI Perjuangan,".
Hasil penelusuran internal menunjukkan bahwa visual yang dijadikan landasan narasi terindikasi kuat sebagai produk rekayasa teknologi kecerdasan buatan.
Pernyataan mengenai manipulasi digital tersebut dipertegas lewat kutipan kalimat, "Padahal foto yang menjadi dasar tuduhan itu sudah jelas-jelas hasil rekayasa AI. Bukan foto asli,".
Kejanggalan nyata tampak pada singkatan logo pakaian merah yang mencantumkan akronim tidak resmi, sebab organisasi selalu menggunakan nama lengkap.
Poin kejanggalan tersebut dijabarkan melalui kutipan kalimat, "Faktanya gamblang, pertama logo di kemeja merah pada foto itu tertulis PDIP, padahal PDIP tidak pernah memakai singkatan tersebut secara resmi. Selalu PDI Perjuangan, bukan PDIP,".
Upaya verifikasi mandiri menggunakan mesin pencari visual juga gagal menemukan rekam jejak sumber asli foto kontroversial tersebut di dunia maya.
Hasil penelusuran digital tambahan diungkapkan melalui kutipan kalimat, "Kedua, saat ditelusuri lewat Google Lens, foto berpakaian merah itu tidak ditemukan sumber aslinya di mana pun,".
Status keanggotaan subjek dalam visual dipastikan tidak memiliki ikatan administratif maupun kartu tanda anggota sah pada organisasi politik terkait.
Penegasan terkait status keanggotaan tersebut diperkuat lewat kutipan kalimat, "Ketiga, Melva Pardede tidak terdaftar sebagai kader resmi dan tidak memiliki KTA PDI Perjuangan,".
Sosok bersangkutan bahkan diketahui pernah melontarkan kritik keras terhadap figur kepala daerah dari partai pendukung pada tahun sebelumnya.
Penyebaran fitnah ganda semakin terlihat tatkala identitas figur publik dicatut dan disandingkan dengan salah satu pimpinan dewan perwakilan daerah.
Modus pencatutan berlapis tersebut dijelaskan melalui kutipan kalimat, "Lebih jauh video yang beredar juga menyamakan Melva dengan Mai Esti Wijayanti, anggota DPR dan ketua DPD PDI Perjuangan,".
Dampak pencatutan identitas politisi sungguhan ini dinilai sebagai bentuk adu domba terstruktur untuk menyudutkan muruah partai.
Kekhawatiran atas masifnya disinformasi di ruang digital ditegaskan lewat kutipan kalimat, "Ini fitnah ganda, mencatut identitas politisi sungguhan untuk melabeli sosok yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan PDI Perjuangan,".
Jejak digital serupa turut ditemukan pada jaringan pendukung fanatik di platform media sosial lain yang masif menyebarkan narasi provokatif.
Keterlibatan jaringan pendukung tersebut diungkapkan melalui kutipan kalimat, "Di Facebook saya menemukan akun pendukung fanatik keras Jokowi alias Termul juga ikut menyebarkan hoax itu,".
Kealpaan dalam melakukan penyaringan informasi oleh pengelola akun tokoh besar dinilai mencederai etika moral berinternet di tengah gelombang hoaks.
Kelalaian fatal tersebut disesalkan lewat kutipan kalimat, "Nah yang jadi soal kalau akun sekelas Jokowi yang seharusnya menjaga jarak dari disinformasi justru ikut menyebarkan konten semacam itu tanpa verifikasi,".
Dugaan motif tersembunyi di balik penyebaran konten palsu tersebut dicurigai bertujuan menciptakan disintegrasi serta kebencian massal.
Pertanyaan terkait motif penyebaran ditegaskan melalui kutipan kalimat, "Dan apa tujuannya? Memfitnah PDI Perjuangan dan untuk mengadu domba? Ini bukan sekadar kelalaian admin media sosial biasa,".
Persoalan etika digital ini dikembalikan pada tanggung jawab moral setiap tokoh dalam merawat kedamaian ruang informasi publik.
Tanggung jawab moral tersebut ditekankan lewat kutipan kalimat, "Ini soal tanggung jawab moral dalam mengelola informasi di ruang digital yang sudah sesak dengan hoaks dan framing kebencian terhadap PDI Perjuangan,".
Masyarakat luas diimbau agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta membiasakan diri memverifikasi kebenaran fakta sebelum membagikan ulang konten.
Imbauan penutup bagi warganet disuarakan melalui kutipan kalimat, "Jangan mudah percaya narasi provokatif, cek fakta sebelum sebar. Saring sebelum sharing,".(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
