Repelita Jakarta - Ketidakselarasan indikator tingkat kemiskinan domestik yang diterbitkan oleh dua lembaga berbeda kini tengah menuai sorotan tajam.
Sorotan tersebut datang langsung dari juru bicara salah satu partai politik nasional terbesar, Guntur Romli.
ADVERTISEMENT
Ia menilai adanya perbedaan kalkulasi yang sangat jenuh antara estimasi lembaga keuangan global dengan otoritas pencatatan domestik.
Dirinya menganggap fenomena ketidakakuratan klasifikasi kesejahteraan masyarakat saat ini sengaja dipelihara untuk kepentingan tertentu.
“Pemerintah hari ini sedang asyik berhalusinasi di atas lembaran kertas,” ujar politisi tersebut menyampaikan kritikan pedasnya.
Ungkapan tersebut tertuju langsung pada klaim sepihak terkait penyusutan persentase jumlah masyarakat pra-sejahtera di tanah air.
Ia menambahkan sindiran mendalam mengenai sikap abai penguasa terhadap situasi riil ekonomi yang dialami oleh mayoritas penduduk.
“Menepuk dada atas klaim kemiskinan BPS yang turun ke 8 persen, sembari menutup mata dari kenyataan 64 persen rakyat yang terseok-seok versi Bank Dunia,” tegasnya.
Melalui komparasi angka tersebut, sang tokoh memperlihatkan adanya margin perhitungan yang terlampau renggang antar-institusi.
Baginya, polemik perbedaan parameter penentuan ini bukan sekadar persoalan teknis tata cara pengumpulan sampel di lapangan.
“Ini bukan sekadar perbedaan metodologi, melainkan bukti manipulasi persepsi: statistik dipoles cantik demi pencitraan politik, sementara realitas penderitaan warga sengaja disapu ke bawah algoritma desil,” tuturnya kembali.
Ia pun menggarisbawahi bahwa strategi pengelompokan tingkat kemandirian finansial keluarga kini rentan disalahgunakan.
Modus pergeseran klaster yang dinilai tidak transparan tersebut dicurigai menjadi alat pengaburan kondisi riil masyarakat bawah.
“Kebohongan statistik ini makin telanjang ketika kita melihat sengkarut permainan desil,” jelasnya saat membeberkan pandangan kritis tersebut.
Menurut argumennya, penetapan batasan penggolongan ekonomi secara berkala tidak lagi mencerminkan perbaikan taraf hidup asli dari publik.
Langkah menaikkan kriteria klasifikasi secara sepihak dinilai hanya upaya menekan angka di atas dokumen agar tampak berprestasi.
Kritik tajam ini sekaligus memicu perbincangan luas mengenai kredibilitas jaminan akurasi dari sistem pemetaan kesejahteraan sosial saat ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
