Repelita Jakarta - Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli menyoroti dugaan keberadaan peserta bayaran di dalam agenda Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 yang berlangsung di wilayah Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 29 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Kritik mendalam itu disampaikan oleh Guntur Romli melalui rekaman visual dari wawancara khusus yang ditayangkan secara publik oleh kanal YouTube Tribunnews pada hari Jumat, 30 Oktober 2026.
Melalui rilis pernyataan tersebut, dia mengomparasikan jalannya acara deklarasi kemeriahan itu dengan aksi penyampaian aspirasi murni dari ribuan mahasiswa yang bergerak satu hari sebelumnya yakni pada hari Rabu, 28 Oktober 2026.
Guntur Romli menilai terdapat pergeseran makna operasional yang sangat kontras di lapangan mulai dari independensi pembiayaan personal peserta, substansi orasi, hingga tingkat kemegahan akomodasi panggung.
"Rabu, 28 Oktober 2026, mahasiswa asli turun ke Bundaran HI ribuan jumlahnya. Datang dengan ongkos sendiri membawa tuntutan dan kritik keras terhadap rezim," kata Guntur Romli saat mengawali pemaparannya.
Ia menguraikan perbandingan mencolok pada pelaksanaan hari berikutnya dengan kelengkapan panggung megah yang dinilai mendapatkan sokongan fasilitas dari instansi Polda Metro Jaya serta diramaikan oleh figur selebriti Raffi Ahmad dan Willie Salim.
"Tapi Kamis, 29 Oktober 2026 di titik yang sama giliran mahasewa bukan mahasiswa yang beraksi. Bukan mengkritik tapi membela rezim," lanjut Guntur Romli memaparkan situasi tandingan tersebut.
Dia mendesak adanya transparansi anggaran penggalangan massa lantaran mencuat temuan di mana salah satu peserta bernama Bayu Setiadi kedapatan memakai jas almamater Universitas Dian Nusantara walau identitas aslinya diklaim sebagai mahasiswa Bina Sarana Informatika.
"Komunitas apa yang menggalang mereka? Siapa yang membayar, berapa dan dari anggaran mana? Siapa yang membagikan jaket almamater kampus orang lain?" urai Guntur Romli mempertanyakan kejanggalan tersebut.
Ia juga menyayangkan adanya dugaan pelibatan struktural kepolisian dalam mengorganisasi massa tandingan yang membawa tema kenegaraan Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia itu.
"Apakah Polda Metro Jaya tidak tahu siapa yang berdiri di panggungnya sendiri atau justru ikut mengatur?" tutur Guntur Romli guna menuntut kejelasan penanganan area publik.
Pada bagian penutup, dirinya menegaskan bahwa distorsi penggalangan pemuda ini mencederai esensi historis dari perjuangan kaum pergerakan awal di masa silam.
"Sumpah Pemuda 1928 lahir dari keberanian pemuda melawan kekuasaan. Sumpah Pemuda 2026 versi Polda Metro Jaya justru dipentaskan oleh kekuasaan dengan pemuda bayaran sebagai figuran," cetus Guntur Romli mengakhiri argumennya.
"Itu bukan peringatan sejarah, itu penghinaan terhadap sejarah," sambung Guntur Romli secara lugas (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
