Repelita Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal berskala besar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Listyo Sigit Prabowo kini memasuki babak baru yang semakin memanaskan konstelasi politik nasional.
Sorotan publik tajam mengarah pada asal-usul pengadaan perangkat siber triliunan rupiah serta potensi pemanfaatannya demi kepentingan faksi kekuasaan tertentu di masa lalu.
ADVERTISEMENT
Rangkaian analisis kritis mengenai meluasnya dampak skandal keamanan siber tersebut dibagikan oleh politisi Mohamad Guntur Romli melalui akun media sosial Threads pribadinya.
Cuitan berantai yang mengundang perhatian ribuan warganet itu diunggah pada hari Kamis tanggal lima November tahun dua ribu dua puluh enam.
"Bu Mega Sudah Lama Mengingatkan Listyo Sigit, Ingin Bertemu Langsung Tidak Pernah Diterima.
Hanya Mau Ngomong "Bapak Insyaf Dong".
Sekranang apa yang mau disampaikan Bu Mega terbukti," tulis Mohamad Guntur Romli melalui akun pribadinya @gunromli dalam takarir pembukanya.
Narasi digital tersebut mendesak otoritas kepolisian baru agar tidak menghentikan langkah penegakan hukum hanya sebatas pada level eksekutor lapangan.
Pemerintahan transisi didorong melakukan penelusuran menyeluruh mengenai mekanisme anggaran pengadaan alat sadap yang mustahil berjalan tanpa legalitas administrasi kenegaraan resmi.
"Dan Alat Sadap Itu Apa Juga Dimanfaatkan untuk Kepentingan Jokowi Sebelumnya?
Karena itu, kasus ini tidak boleh berhenti di penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka.
Usut tuntas juga: dari mana alat sadap bernilai triliunan itu?
Siapa yg mengadakannya?," sambung akun @gunromli dalam rincian pertanyaan lanjutannya.
Ia menilai pihak yang paling diuntungkan dari hasil pengendalian data serta pemantauan komunikasi rahasia elit Jakarta selama ini adalah rezim penguasa terdahulu.
Kehadiran teknologi mata-mata bernilai fantastis tersebut diyakini erat kaitannya dengan kemudahan regulasi anggaran proteksi siber di bawah komando mantan presiden.
"Alat semahal itu mustahil dibeli tanpa atas nama institusi negara.
Lalu siapa yg menjamin & meloloskannya?
Itu terjadi di era Jokowi sebagai presiden.
Pertanyaan berikutnya lebih berat: apakah semua itu sepengetahuan Jokowi?
Sebab pihak yg paling menikmati manfaat pengendalian politik di masa itu adalah kekuasaan Jokowi sendiri.
Publik juga berhak bertanya," papar akun @gunromli secara mendalam.
Kecurigaan sosiopolitik kemudian meluas pada dugaan intervensi siber terhadap institusi peradilan tertinggi negara sebelum lahirnya putusan batas usia pencalonan wakil presiden.
Sistem penyadapan rahasia itu dicurigai telah aktif memantau pergerakan para hakim tata negara demi memuluskan jalannya tiket politik dinasti kekuasaan.
"Apa alat yg sama sudah bekerja lebih awal, mengintip hakim-hakim MK sebelum lahir putusan "aneh bin ajaib" batas usia yg meloloskan Gibran dalam putusan MK No 90/2023, hingga ke KPU dgn pasal abal-abal & munculnya suket?," cetus akun @gunromli mengakhiri takarir berantainya.
Hingga saat ini, Bareskrim Polri masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para perwira tinggi kepolisian yang telah resmi menyandang status tersangka utama.
Masyarakat sipil terus mengawal penuntasan kasus pelanggaran siber ini demi menjamin tegaknya keadilan hukum serta kedaulatan informasi nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
