Repelita [Jakarta] - Strategi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang mengikutsertakan perwakilan mahasiswa dalam rangkaian kunjungan kerja ke Papua, Gorontalo, hingga Nusa Tenggara Timur dipandang sebagai langkah taktis merespons kritikan publik.
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menafsirkan tindakan tersebut sebagai upaya nyata pemerintah untuk membuktikan keterbukaan sekaligus menanggapi berbagai aspirasi kritis yang disuarakan kalangan kampus.
ADVERTISEMENT
"Ini semacam manuver politik yang dilakukan Wakil Presiden Gibran untuk menunjukkan keberpihakannya dan menunjukkan tingkat kepeduliannya terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa," kata Adi Prayitno lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 19 Juni 2026.
Sebelumnya, Gibran memang telah membuka ruang dialog dengan bertemu langsung sejumlah aktivis BEM yang sempat melakukan aksi demonstrasi di ibu kota.
Dalam momentum itu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menyediakan kanal komunikasi serta menindaklanjuti berbagai masukan yang telah dilontarkan oleh kelompok mahasiswa.
Setelah pertemuan tersebut, Gibran mengajak mahasiswa meninjau langsung pelaksanaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih di lapangan.
Adi menjelaskan bahwa langkah ini memicu berbagai interpretasi, namun esensi utamanya adalah keinginan pemerintah agar mahasiswa memahami realitas di balik kebijakan yang sering dikritik.
"Pesan politik yang bisa ditangkap dari langkah Gibran mengajak mahasiswa ikut kunjungan kerja adalah memastikan bahwa program-program yang selama ini dikritik, seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, berjalan sesuai tujuan dan tetap on the track," ujarnya.
Harapannya, melalui observasi langsung di lokasi, mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai manfaat serta tantangan yang dihadapi pemerintah.
Adi menilai inisiatif pelibatan kelompok kritis dalam kegiatan resmi ini sangat krusial untuk menciptakan iklim komunikasi politik yang lebih konstruktif dan demokratis.
"Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dan mahasiswa sama-sama membangun komunikasi yang baik. Kritik tetap diperlukan, tetapi juga harus dibarengi dengan ruang dialog agar program-program yang dijalankan bisa terus diperbaiki dan disempurnakan," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
