Repelita [Jakarta] - Unjuk rasa berskala besar mewarnai halaman Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Berbagai perwakilan masyarakat sipil, purnawirawan TNI, akademisi, hingga pergerakan alumni lintas perguruan tinggi menyuarakan kritik terhadap kinerja penegakan hukum nasional.
ADVERTISEMENT
Massa aksi mengkritik keras indikasi tebang pilih penanganan perkara serta pembiaran kasus korupsi besar yang diduga melibatkan mantan Presiden Joko Widodo beserta kroninya.
Orator perwakilan alumni Universitas Indonesia dan elemen pemuda menegaskan agar lembaga antirasuah tidak dijadikan alat sandera politik penguasa.
Pihaknya menuntut agar penindakan tidak hanya menyasar pejabat tingkat daerah, namun berani menyentuh perkara raksasa di lingkaran inti bekas penguasa.
"KPK dibayar oleh uang pajak rakyat, bukan oleh oligarki. Jangan hanya menangkap kasus-kasus kecil di tingkat daerah seperti bupati atau wali kota, sementara kasus-kasus raksasa yang menyangkut pejabat tinggi dan mantan penguasa justru didiamkan. Tegakkan keadilan tanpa tebang pilih," tegas perwakilan aliansi alumni tersebut di depan Gedung KPK.
Selain desakan penuntasan kasus besar, massa juga mempertanyakan kejelasan status hukum mantan pimpinan KPK Firli Bahuri yang dianggap tidak transparan.
Kritik tajam juga disampaikan oleh purnawirawan TNI, Kolonel (Purn) Sugeng Waras, yang menyuarakan keprihatinan atas ketimpangan hukum di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui saluran YouTube Reborn TV yang dilansir media nasional pada Sabtu (15/8/2026), Sugeng memperingatkan agar proses hukum tidak dimainkan layaknya pertunjukan sulap.
"Negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lemahnya penegakan hukum menjadi akar dari terpuruknya kondisi ekonomi rakyat. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo harus mau mendengarkan suara rakyat, jangan membiarkan hukum dimainkan bagai permainan sulap di mana status tersangka bisa bergeser begitu saja," ujar Sugeng.
Ia juga menyoroti pengawasan anggaran daerah serta efektivitas pelaksanaan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis agar terhindar dari penyelewengan oknum tertentu.
Aktivis senior Marwan Batubara membeberkan bahwa tumpulnya independensi KPK berawal dari revisi Undang-Undang KPK yang disahkan pada masa pemerintahan sebelumnya.
Marwan merinci sejumlah dugaan skandal besar yang dinilai mangkrak, seperti pengelolaan tambang Blok Medan, pembengkakan anggaran proyek Kereta Cepat Whoosh dan IKN, hingga skandal impor komoditas.
Ia turut mempertanyakan legalitas pimpinan KPK saat ini yang dinilai bertentangan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XX/2022.
Aksi damai tersebut diakhiri dengan seruan tegas dari massa yang menuntut proses hukum terhadap Joko Widodo serta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
