[GEGER] Sebut Wapres Cacat Hukum, Ketua BEM UGM Ragukan Prabowo Bisa Tegakkan Hukum di Indonesia

Repelita Yogyakarta - Kegelisahan mendalam mengenai masa depan sistem demokrasi serta potret penegakan keadilan di tanah air diungkapkan secara lugas oleh perwakilan elemen mahasiswa dalam sebuah forum kajian publik.

Ia memandang bahwa derajat legitimasi serta tingkat kepercayaan masyarakat sipil terhadap institusi kekuasaan mengalami tren kemerosotan yang signifikan semenjak bergulirnya prosesi pemilu terdahulu.

Akumulasi produk kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan dituding menjadi faktor stimulan utama di balik masifnya gerakan resistensi dari aliansi pemuda dan kaum intelektual kampus.

Panggung diskusi akademis tersebut pada akhirnya bertransformasi menjadi wadah artikulasi protes yang merefleksikan eskalasi ketegangan politik sekaligus kecemasan kolektif atas haluan tata kelola negara hari ini.

“Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar,” kata Tiyo.

Ia kembali mengungkit lembaran kontroversial terkait putusan lembaga peradilan tertinggi yang dinilai menjadi karpet merah bagi masuknya figur muda ke dalam lingkaran pucuk pimpinan nasional.

Bagi kalangan mahasiswa, produk hukum tersebut telah menorehkan catatan kelam serta mencederai sendi-sendi moralitas bernegara yang hingga kini masih terus membekas dalam ingatan masyarakat luas.

“Kita punya memori yang begitu luar biasa misalnya ya tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum,” ujar Tiyo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok