Oleh: Rina Syafri
Penyelenggaraan Pemilu 2024 kembali diguncang oleh gelombang polemik hukum yang kian memanas.
ADVERTISEMENT
Isu mengejutkan mencuat ke permukaan tatkala Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan kasasi (Nomor 742 K/TUN/2026) yang diajukan oleh pemohon HM Subhan Palal terkait keabsahan dokumen administrasi pencalonan.
Sorotan tajam kini tertuju pada validitas surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Hal ini membuka kembali kotak pandora mengenai bagaimana standar kualifikasi pendidikan dan syarat administrasi pencalonan diverifikasi sejak awal.
1. Menelisik Celah "Pasal Pengecualian" dan Dokumen Penyetaraan
Publik dibuat bertanya-tanya ketika dokumen administratif seperti surat keterangan kesetaraan pendidikan luar negeri (Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dari Direktorat Jenderal terkait) dipersoalkan keabsahannya di meja peradilan.
Mekanisme verifikasi yang seharusnya transparan dan akuntabel justru tampak diwarnai oleh celah fleksibilitas aturan birokrasi.
Ketika syarat formil pencalonan seorang pemimpin tertinggi disandarkan pada prosedur administratif yang rapuh, maka integritas hukum tata negara dipertaruhkan.
Pengecualian-pengecualian semacam inilah yang menciptakan kecurigaan adanya "pasal selundupan" untuk memuluskan jalan pihak tertentu.
Prinsip equality before the law seketika tercederai oleh karpet merah birokrasi yang terlalu akomodatif.
2. Di Mana Titik Sumbunya? Mengidentifikasi Pihak yang Harus Bertanggung Jawab
Kekacauan administrasi dan krisis kepercayaan publik ini tidak terjadi di ruang hampa.
Ada rantai institusional yang menjadi titik sumbu runtuhnya marwah penegakan hukum pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU): Berperan sebagai garda depan verifikasi yang dinilai longgar dan terburu-buru dalam meloloskan dokumen syarat pencalonan tanpa kehati-hatian maksimal.
Mahkamah Konstitusi (MK): Menjadi pusat badai kontroversi sejak awal putusan batas usia yang melahirkan preseden buruk bagi etika peradilan konstitusi.
Pihak Pemegang Kebijakan Administratif: Pihak-pihak di kementerian yang menerbitkan serta mengesahkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tanpa standar pengujian publik yang ketat.
Titik sumbu dari kekacauan nasional ini adalah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) demi melanggengkan kepentingan politik elite.
3. Desakan Tuntutan: Permintaan Maaf Terbuka dan Pertanggungjawaban Publik
Dinamika hukum pasca-putusan kasasi MA ini menuntut adanya konsekuensi moral yang nyata dari para pemangku kepentingan.
Permintaan Maaf Terbuka Secara Nasional
Seluruh jajaran lembaga penyelenggara pemilu dan instansi terkait yang terlibat meloloskan dokumen bermasalah wajib meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan atas kekeliruan prosedural adalah langkah minimal untuk memulihkan harga diri demokrasi.
Pertanggungjawaban Hukum Tanpa Pandang Bulu
Pejabat maupun pihak yang terbukti mengabaikan prinsip kehati-hatian demi meloloskan calon tertentu harus diberi sanksi tegas secara hukum sesuai amar putusan pengadilan. Akuntabilitas institusional tidak boleh dikorbankan demi melindungi kepentingan segelintir elite.
Pembersihan Sistem Administrasi Pemilu
Seluruh celah aturan selundupan dan standar ganda penyetaraan dokumen wajib diaudit secara total agar tidak menjadi preseden buruk di masa depan.
Kesimpulan
Demokrasi yang sehat menuntut kejujuran substantif, bukan sekadar kemenangan prosedural yang cacat hukum.
Geger putusan kasasi MA dan polemik surat keterangan pendidikan ini adalah alarm keras bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk membongkar rekayasa kekuasaan.
Selama para aktor yang memicu kekacauan ini belum mau bertanggung jawab dan meminta maaf secara terbuka kepada rakyat, luka perusakan konstitusi Pemilu 2024 akan terus membekas dalam sejarah bangsa.(*)
