Repelita Jakarta - Adian Napitupulu yang sempat lama tidak muncul akhirnya memberikan pernyataan terkait wacana hak angket DPR.
Informasi tersebut diunggah oleh akun @atma3016 pada 1 November 2026.
ADVERTISEMENT
Ia menegaskan bahwa suara di fraksi sudah solid.
Teman-teman relawan kosong satu dan kosong tiga juga sudah membuka komunikasi.
Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang.
Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan.
Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya ikut melakukan kekerasan.
Kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat.
Pendukung kosong satu dan kosong tiga di bawah sudah mulai komunikasi dan bertemu.
Hak angket sepertinya berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional.
Hak angket adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR.
Tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR.
Apapun kebenarannya tidak boleh.
Kalau ada yang mencoba melarang hak angket itu artinya melarang digunakannya hak konstitusional.
Keinginan untuk mengajukan hak angket sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat.
Apakah siap mengajukan hak angket sangat siap.
Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket sangat setuju.
Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional sangat konstitusional.
Tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak.
Komunikasi formal atau tidak formal sangat teknis.
Yang penting komunikasinya sudah dibangun.
Menanggapi pandangan Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket rawan perpecahan, Adian Napitupulu menyatakan hak angket cuma lewat DPR.
Tidak ada jalur lain.
Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya menyalahi konstitusi.
Kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya.
Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain.
Rakyat semakin tersadarkan.
Ini yang orang bilang engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya.
Hak angket adalah hak konstitusional.
Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya itu tidak bisa dipersalahkan.
Semua mendukung karena ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang.
Tidak ada pilihan untuk berdiam diri.
Kalau didiamkan jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik.
Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan.
Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dengan kebohongan kedua ketiga keempat dan seterusnya.
Itu sudah aturan alamnya.
Objeknya bukan pemakzulan Jokowi.
Hak angket belum berproses.
Hak angket ini bisa menyentuh siapapun selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara.
KPU dan Bawaslu adalah lembaga negara.
DPR punya tugas melakukan pengawasan.
Pertama undang-undang yang dia putuskan harus diawasi pelaksanaannya ada kesalahan kelalaian penyimpangan atau tidak.
Kedua budget anggaran karena dia yang buat harus mengawasi produk yang dia buat.
Berarti termasuk presiden dan kementerian semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR.
Kita kompak kita solid.
Yang ingin dilakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
@atma3016 Adian napitupulu lama hilang, akhirnya buka suara soal hak angket DPR untuk pemakzulan wapres Gibran. #creatorsearchinsights #jakarta #indonesia #ijazahgibran #hakangket ♬ suara asli - Atma