Repelita [Jakarta] - Jajaran menteri yang mengisi struktur Kabinet Merah Putih dituntut untuk menyokong kelancaran tugas Presiden Prabowo Subianto dan bukan sebaliknya menambah kerumitan kerja kepala negara.
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Forum Pembela Kedaulatan Bangsa H.Y Husen Ibrahim kala menyoroti situasi politik terkini yang terkesan melimpahkan seluruh beban persoalan kepada presiden.
ADVERTISEMENT
"Menjadi pembantu Presiden itu harusnya membantu meringankan tugas Presiden, bukan justru menambah beban Presiden, sekaligus harus kreatif, bekerja keras dan jujur dalam menjalankan tugas, jangan tiap tahun minta penambahan anggaran," kata H Y Husen Ibrahim, Senin, 10 Agustus 2026.
Ibrahim menyayangkan ketiadaan terobosan dari para pembantu presiden dalam mengelola dana negara hingga mampu mencatatkan sisa anggaran lebih tanpa harus bergantung pada usulan dana tambahan saban tahun.
Pengelolaan dana pada instansi teknis seperti Kementerian Pertanian maupun Kementerian ESDM dinilai wajib menghasilkan dampak ekonomi yang nyata serta memberi masukan bagi pendapatan negara.
Guna mendorong efisiensi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah, Ibrahim melontarkan wacana agar markas kementerian teknis disebar ke berbagai provinsi di luar ibu kota.
Penyebaran lokasi kantor kementerian dipercaya dapat memicu percepatan pembangunan ekonomi daerah akibat tingginya intensitas koordinasi pemerintah daerah dengan instansi pusat.
"Misalnya Kantor Kemenag berada di Aceh, Kementerian Pendidikan di Jawa Tengah atau Jogja, Kementerian Pariwisata di Bali, Kementerian Pertanian di Jawa Barat dan lain-lain, sehingga Jakarta hanya menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian serta menjadi tempat kantor Menko," jelasnya.
Langkah pemerataan markas kementerian diyakini memberi angin segar bagi sektor usaha lokal seperti bisnis penginapan, kuliner, UMKM, hingga penyerapan tenaga kerja di daerah.
Kebutuhan dana untuk merealisasikan pemindahan kantor menteri ke berbagai daerah tersebut diperkirakan jauh lebih efisien dibandingkan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara.
"Jika hal itu terwujud, Presiden tetap bisa berkoordinasi dengan semua kementerian, rapat kabinet dilakukan via teleconference dan terbuka supaya masyarakat tahu apa yang menjadi program tiap-tiap Kementerian," papar Husen Ibrahim.
Langkah desentralisasi lembaga pusat diprediksi mampu mendongkrak keterisian kamar hotel di wilayah timur Indonesia yang saat ini tergolong rendah di kisaran 30 hingga 40 persen.
Skema tersebut sekaligus memangkas pemborosan anggaran daerah yang selama ini habis hanya untuk perjalanan dinas mengurus berkas ke Jakarta.
“Bayangkan, saat ini semua urusan harus ke Jakarta. Anggaran daerah yang besar habis hanya untuk mengurus satu surat,” ujarnya.
Optimalisasi peran BUMD juga diharapkan terpacu seiring meningkatnya perputaran uang di daerah melalui integrasi tugas antarkementerian.
"Untuk merealisasikan ide ini, semua Kementerian harus bersinergi, semua Kementerian pasti ada kaitannya dengan Kementerian yang lain, dan jika ini terwujud maka tidak akan memacetkan Jakarta lagi," pungkas Husen Ibrahim. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
