Repelita [Jakarta] - Rencana pembentukan proyek percetakan dan pengadaan buku sekolah yang dipusatkan kembali di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memantik penolakan keras dari pegiat media sosial Ferry Koto.
Melalui unggahan di platform digital, dirinya mengimbau segenap elemen akademisi, pengajar, hingga pengamat pendidikan untuk bersatu meredam ide tersebut karena dinilai berpotensi merusak tata kelola yang telah berjalan.
ADVERTISEMENT
Ferry Koto lewat akun X miliknya ferrykoto
menyampaikan kritikannya secara terbuka.
"Aktivis pendidikan, pemerhati pendidikan, para guru harus cegah jika Presiden Prabowo akan membuat proyek pengadaan buku kembali terpusat. Sudah edan jika ini yang dilakukan. Akan merusak sistem baik yang sudah dibangun dengan susah payah," tulis Ferry di akun X.
Ia turut menyoroti kejanggalan lantaran pengumuman mengenai kebijakan perbukuan justru disampaikan oleh Mensesneg bersama Seskab, bukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Ini aneh. Ada Mendikdasmen malah yg press rilis soal buku sekolah malah Mensesneg dan Seskab. Apa Medikdasmen menolak ide yg disampaikan Presiden? Karena Mendikdasmen tahu bahwa apa yg akan dilakukan salah?" ujarnya.
Pengadaan buku baru secara masif dianggap tidak relevan hanya karena penilaian subjektif terhadap ukuran cetakan huruf di dalam bahan ajar.
"Mekanisme pencetakan buku di Indonesia itu ada aturannya. Ndak bisa Presiden melihat buku sekolah yg menurut beliau hurufnya kecil2 (entah buku apa), lantas mau mengubah isi buku pelajaran sekolah, yg arahnya pasti mau mencetak buku baru," kata dia.
Penyampaian keterangan dari jajaran sekretariat kepresidenan dinilai memunculkan kesan rekayasa masalah yang mengarah pada proyek pengadaan baru.
"Dari Keterangan Teddy dan Pras ini banyak keanehan. Seakan cari2 masalah dicetakan buku, dan masalahnya seakan nasional, dan ujung arahnya jelas ini kemana. Mekanisme penyediaan buku teks sekolah itu tak seperti yang dijelaskan mereka berdua ini. Terkait isi/materi, itu merujuk ke Kurikulum dan capaian apa yg mau dituju. Bukan merujuk ke isi/materi buku negara lain," jelasnya.
Sistem yang berlaku saat ini membatasi peran kementerian hanya pada penyediaan naskah serta berkas siap cetak yang telah melewati proses kurasi internal.
"Saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian yg mengurusi persekolahan, jika terkait buku, hanya bertindak menyediakan materi/isi buku, dan draft siap cetak yang telah dikurasi oleh tim buku di Pusat Buku Kemendikdasmen. Tak boleh ada lagi proyek pengadaan buku terpusat yg acap jadi sarang korupsi," lanjutnya.
Masyarakat maupun lembaga pendidikan memiliki akses luas untuk mengunduh dokumen bahan ajar digital secara mandiri.
"Draft materi siap cetak itu lah yang nanti dicetak percetakan/penerbit terdaftar untuk dijadikan buku. Semua draft buku tsb yang juga berbentuk BSE, bisa juga didownload setiap orang yang membutuhkan buku pelajaran sekolah," ungkapnya.
Proses pembelian fisik buku diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah menggunakan alokasi dana operasional resmi melalui mekanisme e-katalog.
"Pengadaan buku cetak dilakukan sendiri oleh sekolah lewat dana BOS yg diberikan pusat. Sekolah memilih buku dari daftar buku yg sudah dikurasi yg dicetak penerbit/pencetak (tidak hanya satu) yg sudah mengantongi izin cetak di sistem pengadaan elektronik yg sudah ada. Sekolah bebas memilih Buku mana yg sesuai kebutuhan siswa dan sekolahnya," sambung Ferry.
Setiap evaluasi mengenai kualitas bahan ajar disarankan untuk dibahas langsung bersama kementerian teknis terkait ketimbang melibatkan jajaran sekretariat.
"Dengan mekanisme yg sudah ada tsb, mestinya jika Presiden menemukan ada masalah di buku pelajaran sekolah, ya tinggal diskusi dgn Menteri Pendidikan, bukan dgn Teddy yg pasti bukan bidangnya soal pendidikan, persekolahan, apalagi perbukuan," tambahnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
