Repelita Jakarta - Influencer sekaligus pembuat konten digital Ferry Irwandi turut memberikan pandangan kritisnya mengenai polemik perkara korupsi yang saat ini menjerat mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Meskipun rekam jejaknya mencatat bahwa ia termasuk jajaran pengkritik loyal atas berbagai kebijakan eks menteri tersebut, namun ia mengendus adanya kejanggalan dalam penanganan hukum di peradilan.
ADVERTISEMENT
Dirinya menilai bahwa konstruksi dakwaan pidana korporasi penataan sarana prasarana yang bergulir di pengadilan saat ini terlihat sangat dipaksakan serta melompati logika pembuktian hukum pidana.
“Saya termasuk keras mengkritik kebijakan Pak Nadiem saat menjabat menteri,” ujar Ferry dikutip fajar.co.id, Kamis (14/5/2026).
Meskipun tidak bermaksud memberikan pembelaan buta terhadap personal sang mantan pejabat, ia mendesak agar institusi kejaksaan tetap mengedepankan asas rasionalitas dan keadilan universal.
“Tapi melihat bagaimana proses hukum Pak Nadiem terjadi, jelas itu tidak bisa dibenarkan atau diwajarkan,” lanjutnya.
Bagi sang pegiat lini masa, keanehan materi penyidikan perkara pengadaan komoditas teknologi informasi Chromebook ini dirasa sangat tidak masuk akal jika disandingkan dengan bukti persidangan.
“Balik lagi, ini kasus tipikor pengadaan. Dari sejauh fakta persidangan yang ada, benar-benar gak masuk akal,” tegasnya.
Ia juga menyamakan kejanggalan penetapan status hukum dalam pusaran skandal ini dengan keanehan yudisial yang sebelumnya menimpa seorang pelaku usaha industri kreatif nasional.
“Menurut pendapat saya, ini sama anehnya dengan yang menimpa Ibam (Ibrahim Arief) dan sangat dipaksakan,” imbuhnya.
Ferry mengaku sangat teriris hatinya tatkala menyaksikan sejumlah kolega profesional dari latar belakang pengusaha dan akademisi terpaksa ikut terseret dalam pusaran turbulensi politik hukum ini.
“Kesiksa banget ngeliat belakangan yang terjadi sama Pak Nadiem, sama Mas Ibam, sama Mas Wawan, sama Mas Khariq,” ujarnya.
Ia kemudian membandingkan ketajaman pisau penegakan hukum pada skandal kementerian ini dengan pembiaran pos pemborosan kas negara lainnya yang justru lolos dari pengawasan ketat aparat.
“Meanwhile, di saat yang bersamaan, anggaran kaos kaki Rp6,9 miliar di BGN tidak dipermasalahkan,” katanya.
Dirinya juga membongkar adanya ketimpangan di mana oknum pejabat pembuat komitmen yang secara vulgar diyakini menerima dana suap atau kickback justru terkesan dilindungi dan belum ditangkap.
“PPK di kasus korupsi Chromebook yang menerima uang kickback tidak ditangkap,” bebernya.
Ia menutup ulasannya dengan melayangkan kritik sarkas terhadap tren pameran fisik gunungan uang hasil sitaan korupsi oleh korps adhyaksa tanpa dibarengi keberanian membuka nama para pelakunya.
“Uang sitaan korupsi dipamerkan triliunan, tapi kita gak tahu siapa koruptornya,” tandasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
