Repelita Jakarta - Politikus senior tanah air turut memberikan pandangan terkait manuver hukum yang dilancarkan oleh mantan wakil menteri terhadap status wakil presiden.
Langkah tokoh hukum tersebut dinilai berfokus pada pengujian keabsahan administratif pencalonan wakil presiden yang sempat memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
Dalam keterangannya pada hari Selasa, 8 September 2026, manuver tersebut diiringi dengan peningkatan nilai hadiah sayembara pencarian bukti dokumen pendidikan.
Denny Indrayana tampaknya terus memperjuangkan bagaimana supaya Gibran Rakabuming Raka memang Gibran layak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden atau tidak memenuhi syarat sama sekali, ujar Ferdinand Hutahaean.
Ia menyebutkan bahwa sayembara berhadiah fantastis tersebut kini telah mendekati batas akhir waktu pendaftaran tanpa adanya pihak yang berhasil menunjukkan bukti otentik.
Setelah itu bergulir beberapa waktu tidak ada yang kunjung bisa menunjukkan dan karena memang menurut Denny, Gibran tidak pernah SMA dan tidak pernah punya ijazah SMA, tukasnya.
Di sisi lain, ia juga menyinggung adanya dokumen pengesahan dari instansi pendidikan berwenang yang menyetarakan kursus luar negeri dengan jenjang sekolah menengah kejuruan.
Tetapi yang kita ketahui bahwa Gibran mendapat selembar penyetaraan dari Kementerian Pendidikan yang menyetarakan kursus-kursusnya di luar negeri menjadi setara SMK, ucap dia.
Rencana pengajuan gugatan hukum ke lembaga mahkamah konstitusi yang turut menggandeng kekuatan partai politik pun menjadi sorotan dalam analisis tersebut.
Nah, kabarnya juga Denin Rayana nih akan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dan salah satu partai politik akan ikut serta menjadi pemohon, jelasnya.
Keterlibatan partai politik dipandang penting guna memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing dalam upaya melayangkan permohonan pengujian materiil tersebut.
Nah, ini legal standingnya memenuhi kalau ada partai politik, imbuhnya dalam kesempatan yang sama.
Kendati demikian, peluang pembatalan status wakil presiden melalui jalur konstitusional dinilai sangat kecil mengingat tahapan pemilihan umum telah berlalu.
Gugatan terkait dengan sengketa Pilpres sudah lewat, apakah permohonan ini masih akan bisa menggugurkan status Gibran sebagai cawapres, saya sampai saat ini masih belum bisa punya pendapat, bebernya.
Ia meyakini bahwa proses hukum yang telah berjalan menutup celah untuk mengubah hasil ketetapan pemilu yang sudah resmi disahkan sebelumnya.
Tetapi pendapat sementara saya bahwa permohonan itu sudah tidak bisa lagi karena proses telah berakhir, jelasnya.
Meskipun demikian, isu berkepanjangan ini diyakini akan terus bergulir dan menjadi batu sandungan politik tersendiri bagi sang pejabat pada kontestasi mendatang.
Dan ini akan menjadi bumerang nantinya ketika Gibran akan maju pada 2029, maka akan berbondong-bondong dunia menggugat ijazah Gibran bahwa yang bersangkutan tidak layak sebagai calon, tambahnya.
Oleh karena itu, implikasi terkuat dari gerakan tersebut dinilai lebih mengarah pada pertarungan opini publik menuju tahun pemilihan umum berikutnya.
Saya melihat bahwa implikasinya kesana ke 2029, tetapi untuk membatalkan yang sudah berlangsung sekarang hampir tidak ada peluang, kata dia.
Peluang perubahan hanya dapat terjadi melalui jalur politik parlemen lewat sidang paripurna pemakzulan, alih-alih mengandalkan putusan dari lembaga peradilan konstitusi.
Kecuali DPR RI melakukan sidang paripurna pemakzulan terhadap Gibran, tapi kalau lewat MK sepertinya ada luar sana menurut saya, tandasnya.
Terlepas dari perdebatan peluang hukum tersebut, ia tetap memberikan apresiasi atas konsistensi sang pengacara dalam mengawal isu transparansi pendidikan pejabat negara.
Tapi saya apapun itu saya hargai Denny Indrayana yang terus berjuang untuk menemukan dan membuka kebenaran, kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
