Repelita [Jakarta] - Peringatan keras mengenai potensi eskalasi pergerakan massa serta ancaman terhadap keberlangsungan kepemimpinan nasional disampaikan oleh mantan Direktur E Badan Intelijen Strategis TNI Brigjen TNI Purn Poernomo.
Mantan pejabat intelijen tersebut menilai dinamika unjuk rasa pada 27 Agustus 2026 bukanlah kejadian spontan, melainkan awal dari konsolidasi perlawanan yang dapat berkembang lebih besar.
ADVERTISEMENT
Anomali terlihat saat seruan provokatif menyerang Presiden Prabowo Subianto bergema di tengah kerumunan, namun tidak memicu bentrokan fisik di lapangan antar kelompok yang berbeda pandangan.
“Suasana di publiknya kok lain. Di 27 Agustus ini satu orang saja teriak, ‘Gantung Prabowo’. Padahal di situ ada orang Prabowo, ada yang anti. Kenapa tidak berantem di lapangan?” kata Poernomo di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (28/8/2026).
Poernomo mengindikasikan adanya skenario sistematis dari pihak tertentu untuk memicu benturan antarbagian masyarakat melalui momentum demonstrasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa laporan awal terkait potensi adu domba massa sebenarnya telah disampaikan kepada pihak berwenang sebelum aksi terjadi.
Sayangnya, informasi intelijen mengenai ancaman konfrontasi di lapangan tersebut tidak ditanggapi secara serius oleh pihak penerima laporan.
“Ada pihak yang memang merencanakan untuk mengadu demonstran pada momen 27 Agustus. Ini laporan sudah disampaikan. Tetapi si penerima laporan tidak menanggapi secara serius,” ujarnya.
Pengalaman panjang di dunia intelijen membuatnya menekankan betapa pentingnya deteksi dini aparatur keamanan dalam mengantisipasi letupan sekecil apa pun.
“Mestinya aparat keamanan itu, khususnya intelijen, jarum jatuh harus tahu,” katanya.
Poernomo turut mengungkapkan dugaan adanya tokoh utama yang sengaja mengumpulkan berbagai residu permasalahan sosial dan ekonomi dari era pemerintahan sebelumnya.
Kekecewaan masyarakat atas beban masa lalu itu dialihkan untuk menekan dan melimpahkan kesalahan sepenuhnya kepada pemerintahan yang berkuasa saat ini.
“Problem-problem masa lalu ini dikumpulkan oleh sesosok dalang, kemudian digunakan untuk 27 Agustus. Kemarahan rakyat ini ditampung oleh orang itu atau kelompok itu untuk menghajar yang sekarang,” ujarnya.
Narasi politik yang dibangun dinilai mengarah pada tuduhan bahwa kepala negara tidak mampu menyelesaikan krisis, sehingga dituntut untuk mundur dari jabatannya.
“Kamu tidak mampu menyelesaikan masalah rakyat. Padahal itu masalah zaman lalu. Tapi kamu sekarang sebagai penguasa di negeri ini tidak mampu menyelesaikan, jadi kamu turun,” katanya.
Mobilisasi massa secara masif diyakini mustahil terjadi tanpa adanya perencanaan matang dan penggalangan yang disiapkan jauh-jauh hari.
“Kalau itu tidak disiapkan, cuma malam ini kumpulin orang, ya enggak bisa,” ujarnya.
Apabila pemerintah gagal mengambil langkah politik yang berpihak pada rakyat, gelombang aksi tersebut diprediksi dapat berkembang menjadi gerakan nasional yang meluas.
“Ini jadi embrio sebuah gerakan nasional,” katanya.
Prabowo diimbau untuk segera mengeluarkan keputusan strategis yang dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat sebelum memasuki bulan Oktober.
Keberlangsungan pemerintahan aktif dinilai berada dalam ancaman serius jika tidak ada kebijakan konkret yang pro-rakyat dalam waktu dekat.
“Kalau sampai Oktober Presiden Prabowo tidak melakukan satu keputusan yang pro-rakyat, Prabowo yang jatuh,” tegasnya.
Presiden diingatkan agar tidak menanggung beban persoalan rezim terdahulu yang dapat meruntuhkan kepemimpinannya di tengah jalan.
“Presiden Prabowo jangan memikul beban yang tidak kuat dia pikul. Dia akan jatuh,” pungkas Poernomo.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
