Repelita [Jakarta] - Langkah Presiden Prabowo Subianto yang mewacanakan pengadaan serta pencetakan ulang buku sekolah secara terpusat dinilai sebagai tindakan yang harus segera dicegah oleh berbagai kalangan.
Pegiat media sosial Ferry Koto menyerukan kepada para aktivis, pengamat pendidikan, hingga tenaga pengajar untuk membendung gagasan pusat tersebut karena dinilai berisiko merusak tatanan yang ada.
ADVERTISEMENT
Melalui unggahan di platform digital, Ferry Koto lewat akun X miliknya https://x.com/ferrykoto
menegaskan penolakannya atas wacana pencetakan terpusat itu.
"Aktivis pendidikan, pemerhati pendidikan, para guru harus cegah jika Presiden Prabowo akan membuat proyek pengadaan buku kembali terpusat. Sudah edan jika ini yang dilakukan. Akan merusak sistem baik yang sudah dibangun dengan susah payah," tulis Ferry di akun X.
Dirinya mempertanyakan peran Mensesneg serta Seskab yang tampil menyampaikan urusan perbukuan ketimbang menteri teknis yang membidangi pendidikan.
"Ini aneh. Ada Mendikdasmen malah yg press rilis soal buku sekolah malah Mensesneg dan Seskab. Apa Medikdasmen menolak ide yg disampaikan Presiden? Karena Mendikdasmen tahu bahwa apa yg akan dilakukan salah?" ujarnya.
Penilaian presiden mengenai bentuk fisik atau ukuran cetakan huruf dianggap tidak bisa dijadikan alasan mendadak untuk merombak total materi pelajaran.
"Mekanisme pencetakan buku di Indonesia itu ada aturannya. Ndak bisa Presiden melihat buku sekolah yg menurut beliau hurufnya kecil2 (entah buku apa), lantas mau mengubah isi buku pelajaran sekolah, yg arahnya pasti mau mencetak buku baru," kata dia.
Keterangan yang dilontarkan pihak Istana dinilai memicu persepsi adanya persoalan besar secara nasional demi menggolongkan proyek pencetakan baru.
"Dari Keterangan Teddy dan Pras ini banyak keanehan. Seakan cari2 masalah dicetakan buku, dan masalahnya seakan nasional, dan ujung arahnya jelas ini kemana. Mekanisme penyediaan buku teks sekolah itu tak seperti yang dijelaskan mereka berdua ini. Terkait isi/materi, itu merujuk ke Kurikulum dan capaian apa yg mau dituju. Bukan merujuk ke isi/materi buku negara lain," jelasnya.
Prosedur baku saat ini membatasi kewenangan pemerintah pusat sebatas penyediaan naskah digital yang telah dikurasi demi menutup celah praktik penyalahgunaan anggaran.
"Saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian yg mengurusi persekolahan, jika terkait buku, hanya bertindak menyediakan materi/isi buku, dan draft siap cetak yang telah dikurasi oleh tim buku di Pusat Buku Kemendikdasmen. Tak boleh ada lagi proyek pengadaan buku terpusat yg acap jadi sarang korupsi," lanjutnya.
Masyarakat serta instansi pendidikan sejatinya telah memiliki kebebasan untuk mengakses dan mengunduh berkas materi pelajaran secara mandiri.
"Draft materi siap cetak itu lah yang nanti dicetak percetakan/penerbit terdaftar untuk dijadikan buku. Semua draft buku tsb yang juga berbentuk BSE, bisa juga didownload setiap orang yang membutuhkan buku pelajaran sekolah," ungkapnya.
Pembelian bentuk fisik buku saat ini dikoordinasikan langsung oleh masing-masing sekolah menggunakan alokasi dana operasional resmi melalui sistem pengadaan elektronik.
"Pengadaan buku cetak dilakukan sendiri oleh sekolah lewat dana BOS yg diberikan pusat. Sekolah memilih buku dari daftar buku yg sudah dikurasi yg dicetak penerbit/pencetak (tidak hanya satu) yg sudah mengantongi izin cetak di sistem pengadaan elektronik yg sudah ada. Sekolah bebas memilih Buku mana yg sesuai kebutuhan siswa dan sekolahnya," sambung Ferry.
Ferry menegaskan bahwa setiap persoalan substansi bahan ajar seharusnya dibicarakan langsung dengan jajaran kementerian pendidikan dan bukan melibatkan pejabat sekretariat.
"Dengan mekanisme yg sudah ada tsb, mestinya jika Presiden menemukan ada masalah di buku pelajaran sekolah, ya tinggal diskusi dgn Menteri Pendidikan, bukan dgn Teddy yg pasti bukan bidangnya soal pendidikan, persekolahan, apalagi perbukuan," tambahnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
