Repelita [Jakarta] - Pegiat media sosial Ferry Koto melontarkan sorotan tajam terkait dinamika retorika publik yang kerap diperlihatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia membandingkan secara eksplisit pola penyampaian narasi kepemimpinan saat ini dengan sikap politik yang bersangkutan sebelum memperoleh mandat kekuasaan.
ADVERTISEMENT
Melalui rilis pandangannya di platform X melalui akun @ferrykoto pada Rabu (29/7/2026), Ferry menilai adanya ketidakjelasan arah dalam berbagai orasi kepresidenan.
"Dua puluh tahun berjuang untuk raih mandat rakyat, setelah diberi mandat malah hanya bisa buat gaduh dengan pidato ndak jelas arah," ujar Ferry pada Rabu (29/7/2026).
Ia memahami bahwa sebelum menduduki kursi pemerintahan, tindakan melemparkan tuduhan serta pengkritisan terhadap kebijakan penguasa merupakan hal yang lumrah.
Langkah tersebut bahkan sempat dituangkan dalam karya literasi bertajuk Paradoks Indonesia sebagai bentuk kontrol sosial dari luar lingkaran kekuasaan.
"Saat belum berkuasa, sangat wajar tiap saat nuding-nuding, menunjukkan diri yang terpintar, menguasai persoalan, sampai buat buku," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa peran oposisi memang idealnya berada di posisi pengingat bagi mereka yang memegang kendali pemerintahan.
"Wajar, memang begitu lah seharusnya, yang di luar pemerintahan mengingatkan yang berkuasa," sambung Ferry.
Namun demikian, ia menekankan perlunya perubahan mendasar atas pola komunikasi tersebut tatkala seseorang telah resmi dilantik sebagai kepala negara.
Ferry meminta agar pemegang kekuasaan tidak berbalik arah melayangkan tudingan negatif kepada warga masyarakat yang menyuarakan aspirasi.
"Namun, jika sudah berkuasa, kebiasaan menuding-nuding itu mestinya berubah. Jangan malah berbalik tuding rakyat karena sudah berkuasa," terangnya.
Mantan aktivis ini menyarankan agar segenap kritik masa lalu dijadikan fondasi utama dalam membenahi berbagai ketimpangan tata kelola pemerintahan.
"Saat berkuasa mestinya mengingat atas apa yang dituding ke penguasa. Ingatan itu yang digunakan untuk memperbaiki pemerintahan, memperbaiki hal yang salah dalam pemerintahan," imbuhnya.
Ia mengimbau agar kepemimpinan nasional tidak mengulangi pola kekhilafan yang pernah dijalankan oleh jajaran penguasa di masa-masa sebelumnya.
"Bukan malah lupa semua, berlaku seperti penguasa yang juga lakukan kesalahan di masa lalu," tambah Ferry.
Polemik ini mengemuka seiring sentilan Presiden Prabowo mengenai julukan londo ireng yang ditujukan kepada kelompok kritis dalam momentum perayaan harlah partai politik di Jakarta.
Dalam pidatonya, kepala negara membeberkan target pembenahan infrastruktur sekolah berskala nasional yang mencapai rentang ratusan ribu unit.
"Tahun 2027, saya instruksikan harus lebih 100.000 sekolah yang sekian belas tahun tidak disentuh," kata Prabowo.
Meskipun demikian, ia menyayangkan adanya media massa yang dianggapnya cenderung menyoroti fasilitas pendidikan yang belum tersentuh perbaikan.
"Ada juga media yang walaupun kita sudah perbaiki 67.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum dipeebaiki. Dia foto besar, taruh di halaman pertama," ujarnya.
Ia memilih untuk tidak mempublikasikan identitas entitas pers yang dimaksudkan dalam forum terbuka tersebut.
"Aduh. Dia kita kita nggak ngerti. Saya nggak sebut lah media mana itu, pada saatnya akan saya sebut," imbuhnya.
Presiden menegaskan kembali prinsip keterbukaan demokrasi dan kesiapan pemerintahannya dalam menerima masukkan konstruktif.
"Kalian sudah tahu lah kita negara demokrasi, kita tidak anti kritik, tapi kita bukan anak kecil," ujarnya.
Kendati demikian, ia menyentil keberadaan elemen domestik yang dinilainya mengabdi pada kepentingan pihak luar layaknya sebutan era kolonial.
"Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain Itu yang dulu kita sebut londo ireng ya," ungkapnya.
Istilah tersebut dialamatkan kepada figur-figur dalam ranah jurnalisme, pengamat politik, hingga lembaga swadaya masyarakat.
"Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain kan, wartawan, jurnalis, apa itu pengamat, apa itu LSM," paparnya.
Ia turut menyoal sumber pendanaan serta operasional harian yang menopang kerja-kerja para insan pers dan peneliti tersebut.
"Yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah. Kita tahu kan," ujarnya.
Di akhir pertemuannya, ia menyayangkan munculnya berbagai proyeksi pesimistis terkait ketahanan ekonomi nasional yang terbukti tidak pernah terealisasi.
"Jadi saudara-saudara, kita paham ada kampanye besa untuk kita goyah. Indonesia kolaps. Bulan April lewat nggak kolaps, Mei lewat nggak kolaps, bulan Juli akan kolaps. Tiap bulan akan kolaps," ucapnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
