Repelita Jakarta - Evaluasi kritis terhadap dua tahun jalannya pemerintahan nasional mencuatkan kekhawatiran mendalam dari para pakar hukum dan akademisi mengenai rapuhnya stabilitas tata kelola negara saat ini.
Merosotnya indikator kepuasan masyarakat umum dinilai menjadi alarm bahaya yang dipicu oleh akumulasi persoalan penegakan hukum serta pelemahan sektor ekonomi domestik.
ADVERTISEMENT
Rangkaian pemaparan data ilmiah serta ulasan dari berbagai pengamat kebijakan publik tersebut disiarkan secara visual melalui tayangan video orisinal di kanal YouTube Opini Rakyat.
Dalam program tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, membeberkan hasil temuan lembaga riset nasional yang mengonfirmasi penurunan legitimasi kekuasaan di mata publik.
"ya kita kan enggak perlu lagi menjelaskannya karena banyak survei yang sudah menyebutkan tingkat kepuasan yang makin merosot Ya terakhir seingat saya adalah ee SMRC yang menyebutkan tingkat kepuasan sekarang sudah di bawah 50%" papar Ray Rangkuti.
Ia menambahkan bahwa merosotnya angka kepercayaan masyarakat dalam hitungan bulan ini mengindikasikan adanya penolakan masif terhadap performa kepemimpinan pusat.
"Padahal sebelumnya ini kan masih di angka 57 58 kan sekarang sudah di bawah ee hanya berhitung sekitar 3 bulan ya dari survei SMR yang terakhir ke sini itu Anda bisa bayangkan dalam jangka 3 bulan tuh sekitar 10% hilangnya Artinya setiap 1 bulan bisa 3% tingkat kepuasan publik terhadap Pak Prabowo itu hilang" jelas Ray Rangkuti kembali pada Senin (19/10/2026).
Di sisi lain, pengamat sosiologi politik, Ubedilah Badrun, menyoroti adanya krisis kesehatan mental massal yang melanda puluhan juta penduduk akibat impitan finansial di lapangan.
"data yang dari Kementerian Kesehatan 80 juta penduduk ini mengalami gangguan jiwa 80 juta ya 80 juta orang Jadi ada faktor ekonomi yang paling dominan untuk mempengaruhi itu" ungkap Ubedilah Badrun secara terbuka.
Menurut analisisnya, situasi keprihatinan yang bercampur dengan sikap kesombongan struktural dari jajaran elite kekuasaan berpotensi memicu lahirnya gerakan perlawanan sipil yang besar.
"Ini kalau secara teori sosiologi politik ini potensi munculnya social movement yang luar biasa besar Iya Jadi ledakan sosial akan terjadi luar biasa I dan ini enggak bisa dibendung" jabar Ubedilah Badrun.
Sementara itu, ekonom senior Prof Feri Latuhihin melayangkan penilaian yang teramat rendah terhadap pencapaian stabilitas finansial negara akibat hilangnya kepercayaan pemegang modal global.
"2 tahun pemerintahan Prabowo ini itu kan yang dimain ya itu kalau boleh bilang gua gua mesti nilai nih bos ya dari satu dari 1 sampai 10 itu nilainya minus1 Seriuslah minus sat Ekonomi ini minus sat Ya minus satu karena mundur" tegas Prof Feri Latuhihin.
Dirinya memperkirakan ketidakmampuan instansi moneter dalam membendung pelarian kapital asing akan membawa dampak buruk bagi nilai tukar mata uang domestik dalam beberapa bulan ke depan.
"Gua sebagai ekonom enggak ngelihat outlook ke depan Indonesia ini akan baik-baik saja Justru gua khawatir Bos I m afraid 6 sampai 8 bulan ke depan ini sor ya dengan masyarakat yang stres" pungkas Prof Feri Latuhihin mengakhiri pemaparannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
