Repelita Jakarta - Peneliti Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid, menemukan adanya manipulasi konteks dalam penyebaran video ceramah Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang viral dengan tuduhan menistakan agama.
"Apa yang terjadi adalah video aslinya 43 menit yang membahas tentang 'Strategi Diplomasi Indonesia dalam Mitigasi Eskalasi Perang Regional Multipolar', lalu dipotong pendek-pendek sehingga kehilangan konteksnya, baik historis maupun akademiknya," kata Nova dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).
ADVERTISEMENT
Menurut Nova, pernyataan JK tentang 'mati syahid' merupakan refleksi historis terkait konflik di Poso dan Ambon, bukan ajaran atau dukungan terhadap doktrin kekerasan berbasis agama.
"Kata 'Mati Syahid' adalah dalam konteks refleksi historis terkait konflik di Poso dan Ambon, tetapi diputarbalikkan seolah JK mengajarkan dan mendukung doktrin kekerasan," ungkapnya.
Nova memandang penyebaran potongan pendek video JK tersebut terstruktur dan masif di media sosial.
Temuan data Drone Emprit mencatat ada lebih dari 34.600 mention dengan 17 persen sentimen bernada negatif serta lebih dari 1.600 percakapan bernada marah di semua platform.
"Bahkan di Twitter/X ada konten yang engagement-nya mencapai 2,5 juta," tegasnya.
Ia juga melihat sejumlah akun yang secara sistematis dan masif memotong serta menyebarkan konten provokatif tersebut.
"Dilihat dari penyebarannya ini baru ramai sebulan setelah ceramah di UGM (Universitas Gadjah Mada)," tutur dia.
Nova menyebut potensi konflik SARA dari manipulasi konten media sosial ini relatif tinggi, terlebih setelah amplifikasi terstruktur disertai upaya eskalasi dengan pelaporan JK di berbagai daerah ke polisi.
"Terlepas benar atau tidaknya, ini berarti ada upaya mobilisasi berbasis sentimen agama, meski saya berharap ini tidak membesar. Ada dikotomi yang terjadi di publik, antara membela JK atau membela umat Kristen. Ini yang sangat berbahaya," jelasnya.
Nova menyarankan literasi digital, penguatan verifikasi, dan edukasi tentang teknik manipulasi di media sosial untuk mencegah kasus serupa menjadi konflik SARA.
"Bisa dilakukan dengan kampanye setop dulu atau tonton dulu secara utuh, jangan yang potongan. Kedua, fact checker harus diperkuat, dan ketiga masyarakat harus diberitahu bagaimana dekontekstualisasi itu bekerja, atau selective editing itu dilakukan, dan AI generate konten digunakan untuk memanipulasi opini," jelasnya.
"Sehingga, pemuka agama harusnya memberikan klarifikasi, dan membangun narasi bersama tentang sejarah dengan benar agar kita bisa melihat secara utuh di lapangan," pungkas Nova.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
