Repelita Jakarta - Pandangan pedas diarahkan kepada jajaran lingkaran kekuasaan pemerintahan pusat terkait strategi pengelolaan fiskal negara yang dinilai terlalu bergantung pada instrumen beban pungutan warganet.
Seorang pengajar akademis dari perguruan tinggi terkemuka ibu kota melayangkan sorotan tajam lantaran kebijakan keuangan kabinet dianggap jalan ditempat dalam mencari terobosan pendapatan alternatif.
ADVERTISEMENT
Begitulah gambaran betapa bodohnya orang-orangnya Prabowo di dalam kabinet Presiden Prabowo.
Taunya cuma satu, ‘pajakin rakyat sebanyak-banyaknya’, karena mereka tidak bisa mendapatkan investor bawa uang ke Indonesia
Pernyataan bernada kritik keras tersebut diungkapkan secara terbuka kepada publik pada awal pekan tepatnya tanggal 31 Agustus 2026 yang lalu.
Lemahnya kemampuan aparat pemerintah dalam meyakinkan pemodal asing untuk menanamkan modal di dalam negeri dinilai menjadi akar persoalan minimnya pemasukan kas negara di luar sektor pungutan wajib.
Semua bilang pajakin rakyat.
Kenapa?
Karena mereka, para begundal dalam kabinet, enggak tahu cara cari uang buat negeri ini
Pendekatan ekonomi yang terus menerus membebani pundak masyarakat kecil dianggap mencerminkan ketidakmampuan pejabat terkait dalam melahirkan inovasi kreatif demi menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.
Negara semestinya mampu menciptakan iklim bisnis yang sehat, menjamin kepastian hukum, serta merapikan birokrasi agar modal asing masuk secara produktif tanpa merugikan kesejahteraan publik.
Tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah memang sangat besar untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur maupun pelayanan masyarakat luas.
Namun kebijakan yang menempatkan warga sebagai objek pendapatan utama dikhawatirkan justru menekan daya beli serta memicu keresahan sosial apabila tidak diimbangi perbaikan taraf hidup secara merata.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
