Repelita [Jakarta] - Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyampaikan alasannya menghentikan sorotan utama terhadap polemik keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Langkah ini diambil Tifa seusai menuntaskan proses peradilan yang dijalaninya pada 23 Juli 2026.
ADVERTISEMENT
Iktikad tersebut berlandaskan amar keputusan majelis hakim yang menyatakan perkara yang menjeratnya gugur secara hukum.
"Saya memutuskan berhijrah dari pembahasan tentang Ijazah. Majelis Hakim menetapkan dalam amar putusan bahwa perkara saya batal demi hukum dengan demikian berkas perkara saya dianggap tidak ada," ujar Tifa.
Ketetapan vonis majelis hakim itu dimaknai Tifa sebagai pertanda resmi untuk mengakhiri perselisihan sengketa dokumen tersebut.
"Sejurus dengan penetapan amar putusan itu, maka saya menyatakan diri berhijrah dari urusan ijazah," ucapnya.
Menurut Tifa pembuktian berbasis sains telah dirampungkan seiring penerbitan buku karangannya pada Agustus 2025.
"Tugas ilmiah saya sudah selesai dengan terbitnya buku Jokowi's white paper Agustus 2025," tukasnya.
Perhatiannya kini diarahkan untuk menangani berbagai problematika sosial lain yang dinilai amat mendesak.
"Saat ini saya siap ber hikmat dalam banyak urusan lain yang sangat urgent bagi umat manusia," jelasnya.
Kendati telah menyudahi pembahasan secara personal Tifa menyatakan kesediaannya memberi kesaksian sebagai ahli bila dibutuhkan di persidangan.
"Perihal ijazah, tentu saya bersedia menjadi ahli dalam sidang-sidang yang berkaitan dengan hal tersebut bila mana diperlukan," tandasnya.
Persoalan ini dinilainya tetap berlanjut lantaran terus bergulir melalui laporan hukum para praktisi lain.
"Saat ini estafet urusan ijazah secara alamiah sudah terjadi, dengan kemunculan banyak Ahli dan Praktisi yang melaporkan ijazah ini ke Kepolisian," kuncinya.
Secara terpisah Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno menilai isu keabsahan ijazah sebaiknya dibuka secara transparan demi mencegah kriminalisasi penyuara kritik.
Oegroseno menekankan bahwa perhatian terhadap persoalan tersebut kini telah menjadi sorotan hingga mancanegara.
"Isu dugaan ijazah palsu (Jokowi) atau bukan palsu pun sudah dimonitorin negara-negara di dunia," ujar Oegroseno.
Langkah memperlihatkan bukti dokumen fisik diyakini mampu menjaga kehormatan serta citra bangsa Indonesia.
"Seharusnya, ya demi nama baik bangsa Indonesia beliau tunjukkan, saya kuliah dulu di Universitas Gadjah Mada," ucapnya.
Ia berharap tindak pidana tidak digunakan secara berlebihan untuk meredam aspirasi kritis masyarakat.
"Jadi, udahlah apa yang mau ditanyakan selesai kan, gak usah menghukum, pengen menghukum rakyatnya yang mengkritisi lagi, ya gak perlu," sambung dia.
Sikap menolak keras tindakan kriminalisasi ditegaskan Oegroseno berdasarkan pengalamannya selama bertugas di institusi kepolisian.
"Menurut saya, jadi, apa sih sebenarnya bisa menghukum orang. Saya kalau selama di Kepolisian paling anti kriminalisasi," tegasnya.
Edukasi penegakan hukum kini menjadi fokus utamanya sebagai bentuk sumbangsih usai pensiun dari kedinasan.
"Makanya seperti ini kan saya karena tidak bisa teriak terlalu banyak," imbuhnya.
Ia mengutarakan akan mengambil tindakan pemanggilan dokumen secara langsung andai dirinya masih memangku jabatan perwira aktif.
"Tapi kalau saya masih aktif, saya akan minta Pak Jokowi., bapak serahkan ijazah bapak nanti di Polda Metro karena bapak melaporkan itu," tandasnya.
Prosedur penyelesaian diyakini bisa dituntaskan secara mudah melalui pencocokan berkas resmi oleh penyidik.
"Nanti kalau perlu setelah dilihat, dipotokopi, legalisir, yaudah ini sesuai dengan hasil yang pernah dilihat polisi kan gitu aja," kuncinya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
