Siap, bagian akhir langsung ditutup dengan (*) setelah titik terakhir, tanpa dipisahkan menjadi paragraf tersendiri.
Repelita Jakarta - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan analisis mendalam terkait fenomena kelangkaan bahan bakar minyak yang belakangan ini melanda wilayah Makassar dan sekitarnya.
ADVERTISEMENT
Melalui sebuah tayangan gelar wicara di saluran YouTube Forum Keadilan TV yang diunggah pada hari Minggu tanggal dua puluh September tahun dua ribu dua puluh enam, ia membeberkan berbagai faktor kompleks yang memicu krisis energi di tanah air.
Pihak otoritas terkait sempat menyatakan bahwa kondisi pasokan di lapangan sebenarnya berada dalam posisi yang aman dan antrean panjang yang terjadi murni akibat kepanikan warga dalam membeli.
Komaidi Notonegoro menilai argumentasi mengenai kondisi aman tersebut harus dilihat secara jeli apakah berlaku secara menyeluruh atau hanya di wilayah tertentu saja.
Ia memaparkan data bahwa kemampuan produksi minyak mentah domestik saat ini berada di kisaran angka 600.000 barel per hari.
Dari total jumlah tersebut, negara hanya mendapatkan porsi bersih sebesar 60 persen karena 40 persen sisanya merupakan bagian hak bagi para mitra korporasi yang mengelola sumur minyak.
Hal ini kontras dengan tingkat konsumsi masyarakat yang kini sudah menyentuh angka 1,6 juta barel setiap harinya.
Akibat kesenjangan yang lebar tersebut, Indonesia harus mendatangkan sekitar 70 persen kebutuhan pasokan energinya melalui skema impor.
Impor tersebut dilakukan dalam dua model, yakni mendatangkan minyak mentah untuk diolah kembali karena keterbatasan kapasitas kilang nasional serta mengimpor BBM siap pakai.
Tingginya ketergantungan ini diperparah oleh situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengakibatkan jalur logistik dunia terganggu dan memicu lonjakan harga minyak global.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga membuat biaya pengadaan energi menjadi semakin membengkak.
Dalam kesempatan tersebut, Komaidi Notonegoro menyoroti alasan mengapa Indonesia tidak mengambil opsi untuk membeli minyak murah dari negara seperti Iran atau Rusia.
Ia menjelaskan bahwa ruang gerak pemerintah dibatasi oleh adanya kesepakatan tarif perdagangan bilateral dengan pihak Amerika Serikat.
Apabila Indonesia nekat melakukan transaksi dengan negara yang sedang diembargo tersebut, maka Amerika Serikat memiliki posisi tawar untuk menaikkan tarif komoditas ekspor andalan Indonesia.
Kondisi ini dinilai bisa memukul sektor usaha lain seperti ekspor perikanan nasional.
Selain faktor eksternal, kerentanan energi di dalam negeri juga dipicu oleh rumitnya birokrasi dan regulasi investasi yang membuat para pelaku usaha enggan mengambil risiko eksplorasi.
Komaidi Notonegoro menyebutkan bahwa para investor harus melewati perizinan di 19 kementerian dan lembaga yang berbeda.
Hal ini membuat proses penemuan lapangan minyak baru menjadi sangat lamban dan memakan waktu hingga puluhan tahun.
Berbagai program alternatif seperti konversi ke bahan bakar gas yang digagas pada era pemerintahan masa lalu kini justru banyak yang mangkrak dan menjadi besi tua.
Guna mengatasi ancaman krisis energi yang berulang, Komaidi Notonegoro menyodorkan tiga langkah taktis yang harus segera diintervensi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Langkah pertama adalah memaksimalkan seluruh potensi energi fosil dan energi baru terbarukan di dalam negeri secara terintegrasi antar-kementerian.
Langkah kedua adalah mengedukasi masyarakat secara jujur bahwa komoditas energi sebenarnya bernilai mahal agar publik bisa lebih bijak dalam berkonsumsi.
Langkah terakhir adalah meminta para pejabat eksekutif memberikan teladan yang baik dalam hal efisiensi energi sebelum meminta rakyat mengencangkan ikat pinggang. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
