Repelita Jakarta - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dino Patti Djalal secara terbuka menyatakan bahwa dirinya terus mengamati secara seksama dinamika gugatan hukum yang diajukan ke lembaga yudisial tertinggi.
Perhatian khusus tersebut diberikan terhadap langkah yang ditempuh oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana terkait keabsahan dokumen pendidikan wakil presiden petahana.
ADVERTISEMENT
Pengamatan intensif tersebut terus dipantau sejak isu pendaftaran gugatan sengketa administrasi pencalonan itu resmi bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Melalui unggahan di akun media sosial X miliknya pada hari Minggu tanggal 13 September 2026, ia menjabarkan sejumlah pandangan kritis dari perspektif keilmuan politik.
Pihaknya menegaskan bahwa transparansi mengenai kualifikasi akademik seorang pemimpin merupakan hak mutlak bagi seluruh warga negara yang memegang kedaulatan tertinggi.
Segala bentuk potensi penyimpangan administratif dalam proses pendaftaran kontestan pemilu dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas demokrasi bernegara.
“Saya memonitor upaya gencar @dennyindrayana menggugat ijazah SMA Wapres Gibran di Mahkamah Konstitusi,” tulis Dino Patti dikutip Minggu (13/9).
“Sbg political scientist, saya memandang rakyat punya hak yang mutlak untuk mengetahui kualifikasi pemimpinnya, termasuk utk mengetahui apakah telah terjadi konspirasi pelecehan administratif thdp persyaratan kandidat cawapres, yang juga berarti pelecehan pemilu, pelanggaran hukum dan penistaan thdp demokrasi kita,” sebutnya.
Prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga ditekankan berlaku secara universal tanpa memandang status jabatan maupun posisi politik yang sedang diemban seseorang.
“Negara ini milik kita semua, dan kedaulatan berada di rakyat, bukan pihak manapun. Hukum dan peraturan yg berlaku bagi semua WNI juga berlaku bagi Gibran,” sambungnya.
Di samping menyoroti substansi gugatan, ia berpandangan bahwa figur yang bersangkutan memiliki urgensi moral untuk hadir memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Klarifikasi langsung dari pemilik dokumen dinilai jauh lebih elegan ketimbang memilih bungkam atau sekadar mengandalkan pembelaan dari pihak-pihak perantara.
Momentum pemeriksaan hukum ini bahkan disebut bisa dimanfaatkan sebagai ajang uji kualitas kepemimpinan di hadapan masyarakat luas.
“Gibran perlu memberikan klarifikasi thdp tuduhan Denny Indrayana, apapun konsekwensinya,” paparnya.
“Bahkan menurut saya, ini kesempatan bgai Gibran utk membuktikan kualitasnya sbg politisi/pemimpin, dan bagi rakyat utk menilainya sendiri,” jelasnya.
Ia lantas membandingkan respons tersebut dengan situasi serupa yang pernah dihadapi oleh kepala negara sebelumnya tatkala menghadapi terpaan isu yang menerpa keluarga mereka.
Ketiadaan tanggapan resmi dari pihak istana wakil presiden justru menimbulkan kesan seolah-olah bersembunyi dari persoalan hukum yang substansial.
“Namun sampai kini, tidak ada respon apapun dari Gibran - berbeda dari ayahnya yg paling paling tidak memberikan respon thdp upaya serupa Roy Suryo dkk. Bahkan Wapres Gibran terkesan menghindar dan bersembunyi ketimbang menghadapi serangan2 ini, dan mengandalkan pembelaan orang2 yg sebenarnya juga tidak tahu apa situasi sebenarnya mengenai ijazah SMAnya,” terangnya.
Sebagai penutup pandangannya, ia melontarkan kalimat reflektif mengenai standar integritas moral yang wajib dimiliki oleh seorang tokoh pemegang tampuk kekuasaan tertinggi.
Keberanian dalam menghadapi persoalan kredibilitas diri sendiri dijadikan tolok ukur utama sebelum memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga kedaulatan negara.
“Bagi saya, logikanya sederhana : Kalau Gibran tidak bisa dan tidak berani membela integritas dan kredibilitas dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa dan berani membela integritas NKRI jika diserang ? We expect more from our leaders,” pungkasnya.
“Bagi yg sayang pada Gibran, silahkan, tapi anda sebaiknya lebih sayang pd Indonesia. Something to think about,” kuncinya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
