Repelita [Jakarta] - Sosok Kapolsek Metro Menteng, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, menjadi perbincangan publik setelah aksinya menghadapi massa aksi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Senin (15/6/2026).
Pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 2004 ini menunjukkan ketenangan saat terlibat perdebatan sengit dengan demonstran yang berusaha menembus barikade pengamanan.
ADVERTISEMENT
Braiel Arnold merupakan putra asal Likupang, Minahasa Utara, yang mulai memimpin Polsek Metro Menteng sejak 19 Januari 2026 lalu.
Sebelum memegang kendali wilayah strategis di pusat ibu kota ini, ia pernah menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota.
Rekam jejaknya mencakup berbagai penugasan di luar pulau, mulai dari Kasatreskrim Bintuni di Papua hingga mengemban posisi Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Kepri pada akhir 2023.
Saat mengamankan aksi demonstrasi, perwira menengah ini tampak mengenakan atribut lengkap taktis dan berusaha melakukan pendekatan persuasif di hadapan massa yang mendesak maju.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika demonstran bersikeras melakukan orasi di area Bundaran HI, sementara aparat tetap bersiaga menjaga blokade agar arus lalu lintas tetap terkendali.
“Silakan pindah di Monas,” ujar AKBP Braiel Arnold Rondonuwu dengan tenang sambil terus memberikan gestur persuasif menghalau pedemo.
Mahasiswa yang menolak arahan tersebut sempat melontarkan protes keras kepada sang Kapolsek.
“Enggak, bapak pembohong!” teriak salah satu pengunjuk rasa di tengah aksi saling dorong yang tidak terhindarkan.
Seorang demonstran lainnya bahkan mencecar Braiel mengenai dasar hukum penghalangan tersebut.
“Enggak akan ada aksi kalau tidak ada reaksi dari pemerintah, Pak. Anda tunduk kepada hukum atau kepada atasan, Pak?” tanya mahasiswa itu dengan nada meninggi.
Merespons tekanan tersebut, Braiel tetap konsisten meminta mahasiswa mematuhi aturan yang berlaku.
“Mohon maaf tidak bisa di Bundaran HI, kalau mau ke Monas ayo,” tawar Kapolsek Menteng.
Saat ditantang mengenai aturan spesifik pelarangan demo di lokasi tersebut, Braiel singkat menjawab agar mahasiswa membacanya sendiri.
“Silakan buka, silakan baca kawan-kawan 'kan massa aksi, silakan baca,” ujar dia menutup pembicaraan.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa yang sempat beraudiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres memberikan ultimatum kepada pemerintah.
Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, M Abdi Maludin, menyatakan tuntutan mereka harus segera direalisasikan dalam waktu 5x24 jam.
“Kami dari BEM Universitas Bung Karno (UBK) memberikan waktu 5 x 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid,” tegas Abdi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
