Berita, Nasional

Dharma Pongrekun Bongkar Struktur Komando di Kasus Listyo Sigit: Banyak yang Tidak Berani Menolak

Repelita.id

19 November 2026 00:16 WIB

Dharma Pongrekun Bongkar Struktur Komando di Kasus Listyo Sigit: Banyak yang Tidak Berani Menolak
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun membongkar cara kerja struktur komando di balik skandal penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta menyoroti banyaknya aparatur yang tidak berani menolak perintah menyimpang.

ADVERTISEMENT

Analisis mendalam mengenai rantai kepatuhan di dalam tubuh institusi negara hingga mekanisme teknologi kekuasaan tersebut disampaikan Dharma Pongrekun dalam program Suara Nusantara yang ditayangkan melalui kanal YouTube Nusantara TV.

Struktur Komando dan Budaya Takut Menolak Perintah

Dharma Pongrekun menjelaskan bahwa penyalahgunaan fasilitas intelijen untuk menyadap ribuan nomor telepon dapat berjalan mulus akibat kuatnya doktrin rantai komando yang membuat bawahan tidak berani membantah instruksi atasan.

Menurutnya, banyak pemimpin maupun anggota di dalam suatu institusi memilih patuh secara membabi buta karena takut kehilangan jabatan, tunjangan, dan zona nyaman yang telah dinikmati.

"yang dibutuhkan adalah keberanian adik-adik keberanian pemimpin di suatu institusi untuk menolak perintah yang salah pertanyaannya berani enggak menolak banyak tidak berani ngomong doang kenapa karena takut mengambil resiko kehilangan comfort zone gitu padahal kalau misalnya seperti ini beliau pasti bilang Kenapa ya kemarin saya tidak menolak," ujar Dharma Pongrekun.

Ia menilai bahwa ketika jabatan berubah menjadi candu status dan kekuasaan dijalankan tanpa pengawasan yang jujur, pimpinan cenderung bersikap defensif demi mempertahankan kursi ketimbang melindungi masyarakat.

Rakyat Jadi Korban Pertarungan Elite

Menanggapi pertanyaan mengenai siapa pengendali utama operasi di balik status Listyo Sigit sebagai pengguna akhir penyadapan, Dharma mengibaratkan konflik tingkat tinggi tersebut layaknya pertarungan dua gajah yang mengorbankan rakyat kecil di tengah-tengah.

Ia memandang pergantian figur semata tidak akan memutus rantai masalah apabila sistem tata kelola yang transaksional tidak dibenahi dan diaudit secara menyeluruh.

"negara ini bukan punya milik penguasa Bu tapi milik rakyat Indonesia sehingga rakyat berhak meminta audit secara menyeluruh tentang sistem bangsa ini jangan kita mengganti ee orang ini peran saja," tegasnya.

Desakan Audit dan Kejujuran Penyidik

Lebih jauh, Dharma mengingatkan tim penyidik kepolisian agar bekerja secara jujur dan transparan dalam menuntaskan perkara penyadapan yang telah bergulir lebih dari dua pekan tersebut tanpa adanya kompromi di balik layar.

Menutup keterangannya dalam program Suara Nusantara di kanal YouTube Nusantara TV tersebut, ia juga mendesak pemerintahan baru agar segera membersihkan unsur peninggalan rezim lama yang tidak sejalan dengan komitmen perbaikan negara demi mencegah pembusukan dari dalam (*).

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung